Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Sindikat Transnasional “Obok-Obok” Indonesia, Meity: Kita Bukan Negara Rapuh, Pemerintah Harus Perangi Secara Tuntas!

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Jakarta (14/05) — Sebelum nasi menjadi bubur, kata Meity, pemerintah harus mengambil langkah tegas dalam memberantas sindikat transnasional yang berkeliaran di Indonesia.

“Kehadiran para sindikat judi, penipuan online, ditambah narkoba, secara pelan-pelan akan menjadikan Indonesia sebagai sarang kejahatan internasional, yang tidak hanya mencari keuntungan ekonomi, tapi juga merusak generasi bangsa,” ungkapnya, Rabu (13/05/2026) di Jakarta.

Pernyataan ini kembali diutarakan politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menyusul terbongkarnya markas judi online di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat, Kamis (7/5/2026). Hingga saat ini, penggerebekan yang dilakukan aparat kepolisian pada pekan lalu itu masih menjadi tren perbincangan di media sosial oleh netizen Indonesia.

Polisi meringkus 320 warga negara asing dalam penggerebekan tersebut. Mereka umumnya berasal dari negara tetangga Indonesia, terdiri atas 228 warga Vietnam, 57 warga China, 13 warga Myanmar, 11 warga Laos, lima warga Thailand, serta masing-masing tiga warga Malaysia dan Kamboja.

Dilihat dari kewarganegaraannya, Meity menduga mereka adalah sindikat yang sebelumnya beroperasi di perbatasan negara-negara Indochina seperti Kamboja, Vietnam, Laos, Thailand, dan Myanmar. Mereka menyebar karena wilayah itu tidak lagi aman akibat perburuan sindikat online yang dilakukan China, serta adanya konflik yang melibatkan negara-negara bertetangga di kawasan tersebut.

Menurut Meity, sindikat transnasional yang terbongkar di Jakarta oleh polisi, dan juga di Batam oleh Direktorat Jenderal Imigrasi baru-baru ini, merupakan alarm atau tanda bahaya bagi keamanan negara. Karena itu, hal tersebut harus dicegah melalui operasi terkoordinasi oleh institusi dan lembaga-lembaga berwenang, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga secara sistematis hingga ke daerah-daerah.

“Aktivitas mereka sangat mengancam stabilitas negara. Kok bisa ada orang asing beraktivitas dan berkumpul untuk melakukan kejahatan di negara kita secara rutin, dalam jumlah besar pula. Dalam konteks keamanan negara, realitas ini sangat mengancam. Dan artinya pula, aktivitas ini melibatkan dukungan oknum yang memiliki akses dari dalam. Pemerintah harus serius,” jelasnya.

Paling buruk, lanjut Meity, kehadiran para sindikat tersebut berpotensi menciptakan stigma dari pihak luar bagi Indonesia sebagai negara rapuh, yaitu sebuah negara dengan pemerintahan, otoritas keamanan, dan pertahanan negara yang dianggap tidak bekerja, serta sulit mengendalikan sistem yang ada untuk mencegah ancaman dari luar.

“Sebagai negara yang diperhitungkan di Asia, apalagi Asia Tenggara, Indonesia tak boleh mendapat stigma tersebut. Mereka harus diperangi, termasuk membongkar dalang-dalang dari dalam,” tegas politisi dari Sulawesi Selatan tersebut.

Pernyataan Meity itu pun diamini peneliti dan pengamat politik dari Sulawesi Selatan, Abdul Chalid Bibbi. Menurutnya, kekhawatiran anggota Komisi XIII DPR RI itu terkait munculnya citra negara rapuh memiliki alasan yang kuat.

Pertama, kata Abdul, kejahatan transnasional ini melibatkan pelaku warga negara asing. Mereka berasal dari negara-negara tetangga yang nantinya akan dikembalikan atau dideportasi ke negaranya masing-masing.

“Secara personal mereka bisa menyimpulkan kondisi keamanan kita. Mereka jadi agen penyebaran informasi ke komunitasnya,” ungkapnya.

Kedua, peristiwa ini disorot oleh netizen dari masyarakat global di media sosial.

“Media baru ini adalah realitas kedua. Memiliki pengaruh kuat dalam penyebarluasan informasi. Banyak perubahan sosial dan politik dipicu oleh cuitan dan repetan netizen. Citra kita sebagai negara rapuh bisa terbangun bila pemerintah tidak menciptakan wacana tandingan yang menunjukkan kekuatan pemerintah, sistem keamanan, dan pertahanan dalam mencegah kehadiran mereka di Indonesia,” terang dosen politik di salah satu kampus swasta di Makassar itu.

Negara rapuh, lanjut Abdul, setingkat di bawah negara gagal.

“Sebuah negara yang kacau, rentan, dan disibukkan dengan konflik-konflik internal, kriminalitas, korupsi yang meluas dan melibatkan individu di berbagai aspek, dan lain sebagainya. Mafia dan sindikat biasanya mudah beraktivitas di negara rapuh karena mental korup yang menjangkiti lembaga kekuasaan dan pejabat-pejabatnya. Masyarakat juga apatis,” tambahnya.