Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Johan Rosihan: Ketahanan Pangan Tak Boleh Terganggu Akibat Krisis Energi

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Jakarta (13/05) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan, menyoroti dampak krisis terhadap sektor-sektor produksi nasional, khususnya sektor perikanan dan pertanian. Hal itu disampaikannya dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (12/05) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Johan menyebut kondisi krisis saat ini telah mulai dirasakan langsung oleh para pelaku produksi di lapangan. Menurutnya, nelayan dan petani menjadi kelompok yang paling terdampak akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Nampaknya krisis itu sudah sangat berpengaruh di unit-unit produksi kita. Nelayan sudah mulai mengeluhkan solar untuk nelayan, mesin-mesin pertanian kita juga sudah banyak mengeluhkan naiknya harga BBM kita,” ujar Johan.

Ia menilai kementerian yang membidangi sektor-sektor produksi perlu segera menyusun langkah antisipatif agar dampak krisis tidak semakin meluas dan mengganggu stabilitas produksi nasional.

“Karena itu kementerian yang mengurus tentang sektor-sektor produksi saya pikir perlu membuat semacam skenario krisis agar kemudian masyarakat tidak berdampak,” lanjutnya.

Politisi PKS itu juga mengingatkan bahwa ketahanan pangan nasional harus menjadi prioritas utama di tengah situasi yang penuh tekanan ekonomi dan energi. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan gangguan distribusi energi menghambat produktivitas sektor pangan.

“Terutama sekali produksi pada hal-hal yang penting, terutama peningkatan pangan kita, ketahanan pangan kita tidak boleh terganggu dengan ini,” tegas Johan.

Komisi IV DPR RI sendiri membidangi urusan pertanian, kehutanan, kelautan, dan pangan. Karena itu, Johan menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian untuk memastikan kebutuhan energi bagi nelayan dan sektor pertanian tetap terjaga demi menjaga keberlangsungan produksi nasional.