Jakarta (13/05) — Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI merilis kajian Indonesia Leadership Outlook 2026 yang menyoroti kesiapan pemimpin sektor publik dalam mengadopsi kecerdasan artifisial (AI). Meski 89,4 persen pemimpin sadar akan teknologi ini, pemahaman mendalam masih terbatas pada penggunaan praktis individu dan belum terintegrasi secara strategis dalam proses bisnis organisasi. Kajian mengidentifikasi tantangan seperti kesenjangan literasi, keamanan siber, dan resistensi budaya kerja. LAN RI menekankan pentingnya kepatuhan terhadap etika dan akuntabilitas publik dalam transformasi digital. Keberhasilan adopsi AI di masa depan sangat bergantung pada kepemimpinan digital yang mampu mengelola risiko serta membangun budaya belajar yang inovatif demi meningkatkan kualitas layanan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat. (26/04/2026)
Menanggapi kajian LAN RI tersebut, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, mendorong Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI untuk merilis lebih jauh dan menindaklanjuti kajian Indonesia Leadership Outlook 2026 yang menyoroti kesiapan pemimpin sektor publik dalam mengadopsi teknologi kecerdasan artifisial (AI). Kajian tersebut menjadi sangat relevan di tengah percepatan transformasi digital pemerintahan yang menuntut kapasitas kepemimpinan yang adaptif dan visioner.
“Temuan bahwa 89,4 persen pemimpin sudah menyadari pentingnya AI adalah sinyal positif. Namun, tantangan sesungguhnya adalah bagaimana pemahaman tersebut dapat ditingkatkan dari sekadar penggunaan praktis menjadi integrasi strategis dalam proses bisnis organisasi atau dalam pemerintahan,” ujar Kang Aher saat diwawancarai.
Lebih jauh, mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ini menilai bahwa kesenjangan literasi digital, isu keamanan siber, serta resistensi budaya kerja menjadi hambatan nyata dalam implementasi teknologi AI di sektor publik. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk menjembatani tantangan tersebut. Ia juga menekankan pentingnya aspek etika dan akuntabilitas publik dalam setiap tahapan transformasi digital, sebagaimana ditekankan oleh LAN RI dalam kajian tersebut.
“Pemanfaatan AI dalam pemerintahan tidak boleh mengabaikan prinsip transparansi, perlindungan data, dan akuntabilitas. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.
Terakhir, Anggota Fraksi PKS DPR RI Periode 2024–2029 daerah pemilihan Jawa Barat II ini menyoroti bahwa keberhasilan adopsi AI sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan digital yang mampu mengelola risiko, sekaligus mendorong terciptanya budaya belajar yang inovatif di lingkungan birokrasi.
“Kita berharap bahwa kepemimpinan digital bukan hanya soal teknologi, akan tetapi juga tentang membangun mindset adaptif dan kolaboratif. Ini kunci untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan daya saing pemerintahan,” demikian tutup Kang Aher.