Jakarta (09/05) — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah kota untuk memprioritaskan pembangunan ruang terbuka hijau dan jalur pedestrian guna mewujudkan konsep kota ramah pejalan kaki atau walkable city. Dalam forum APEKSI di Banda Aceh, Tito (21/05/2026) menjelaskan bahwa investasi pada fasilitas olahraga dan taman jauh lebih murah dibandingkan biaya subsidi kesehatan akibat penyakit masyarakat. Konsep ini bertujuan menjaga keseimbangan tata ruang agar lahan tidak habis dialihfungsikan menjadi kawasan komersial yang berisiko.

Mengomentari hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah kota memprioritaskan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) dan jalur pedestrian guna mewujudkan konsep kota ramah pejalan kaki (walkable city). Ia menilai pentingnya investasi pada infrastruktur publik yang mendukung kesehatan masyarakat. Tentunya, pembangunan fasilitas seperti taman kota, ruang terbuka hijau, serta jalur pedestrian yang aman dan nyaman merupakan investasi strategis jangka panjang.

“Investasi pada fasilitas olahraga dan ruang terbuka hijau terbukti jauh lebih efisien dibandingkan beban subsidi kesehatan akibat meningkatnya penyakit masyarakat. Ini pendekatan preventif yang harus menjadi prioritas utama dan strategis,” ujar Kang Aher saat diwawancara.

Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini menilai bahwa konsep walkable city tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup, mengurangi polusi, serta memperkuat interaksi sosial di ruang publik. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan tata ruang kota agar tidak seluruh lahan dialihfungsikan menjadi kawasan komersial yang berpotensi mengurangi daya dukung lingkungan.

“Kita harus memastikan bahwa pembangunan kota-kota tetap memperhatikan aspek keberlanjutan. Ruang terbuka hijau bukan pelengkap, akan tetapi merupakan kebutuhan dasar dalam perencanaan tata kota modern,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.

Terakhir, Anggota F-PKS DPR RI Periode 2024–2029 daerah pemilihan Jawa Barat 2 ini mendorong pemerintah daerah untuk konsisten mengintegrasikan kebijakan tata ruang dengan perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

“Dengan komitmen yang kuat, kota-kota di Indonesia dapat berkembang menjadi lebih sehat, inklusif, dan berdaya saing tinggi di masa depan pada tataran global,” demikian tutup Kang Aher.