Surabaya (08/05) — Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) mendorong integrasi sistem basis data terpadu yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan seluruh penduduk Indonesia.

Data tersebut digunakan sebagai acuan utama pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.

Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan Jawa Timur I (Surabaya-Sidoarjo), Reni Astuti, menemukan adanya ketidaksesuaian data masyarakat dalam sistem DTSEN.

Temuan tersebut diperoleh saat Reni melakukan kunjungan lapangan dalam rangkaian Kunjungan Perorangan pada Masa Reses IV 2025/2026, Jumat (8/5/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Reni turut didampingi Ketua Badan Pusat Statistik Kota Surabaya beserta jajaran dan pihak kelurahan guna mempercepat tindak lanjut atas persoalan yang ditemukan.

Reni mendapati adanya masyarakat dengan kondisi ekonomi kurang layak, namun justru masuk dalam kategori desil tinggi karena dalam data tercatat memiliki kendaraan roda dua dan alat elektronik, padahal berdasarkan kondisi riil di lapangan kendaraan tersebut tidak ada.

“Kami menemukan masyarakat yang seharusnya membutuhkan bantuan, tetapi datanya menunjukkan kategori ekonomi tinggi karena tercatat memiliki motor dan alat elektronik. Setelah dicek langsung, ternyata kondisinya tidak sesuai,” ujar Reni.

Reni juga bertemu dengan keluarga tidak mampu yang putranya berhasil lolos masuk Universitas Trunojoyo melalui jalur seleksi berbasis prestasi, namun tidak bisa mendapatkan KIP Kuliah karena masuk kategori desil tinggi.

“Saya bangga ananda Farel penuh semangat dalam belajar. Saya apresiasi dengan memberikan beasiswa untuk kamu,” ujar politisi perempuan PKS itu.

Lebih lanjut, Reni menyampaikan akan membantu pengusulan KIP Kuliah jalur aspirasi untuk membantu meringankan biaya kuliah nantinya.

Menurutnya, persoalan validitas data harus menjadi perhatian serius agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan sosial.

Ia mendorong pemerintah, khususnya BPS dan instansi terkait, untuk terus melakukan pembaruan dan verifikasi data DTSEN sesuai kondisi aktual masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat tidak mendapatkan bantuan sosial hanya karena kesalahan data sosial ekonomi mereka, karena itu adalah hak mereka,” tegasnya.

Reni menilai DTSEN memiliki tujuan yang sangat baik dalam memperbaiki akurasi penyaluran bantuan pemerintah.

Namun, ia menekankan bahwa proses implementasi dan pembaruan data harus terus diawasi bersama agar benar-benar tepat sasaran.

“DTSEN adalah langkah baik pemerintah. Tugas kita bersama adalah memastikan implementasi dan perapihan datanya berjalan optimal sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa terlayani,” pungkasnya.