Ambon (07/05) — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, menginisiasi pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Provinsi Maluku dan sejumlah instansi strategis sektor perhubungan di Aula Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (7/5/2026).
Rapat yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan transportasi laut, udara, dan darat itu digelar sebagai langkah awal menyatukan persepsi dan memperkuat sinkronisasi program menjelang pembahasan RAPBN Tahun 2027.
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiasi langsung dari Saadiah Uluputty bersama Pemerintah Provinsi Maluku untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan teknis yang nantinya akan diperjuangkan dalam pembahasan anggaran di tingkat pusat.
“Sesungguhnya pertemuan sore hari ini diadakan atas inisiasi dari Ibu Anggota DPR RI, Ibu Saadiah Uluputty, bersama Pemerintah Maluku terkait dengan rencana pembahasan hal-hal teknis karena dalam waktu dekat akan ada pembahasan RAPBN Tahun 2027,” ujar gubernur.
Ia berharap melalui koordinasi tersebut, seluruh unsur di Maluku memiliki persepsi dan arah perjuangan yang sama ketika menyampaikan berbagai kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat.
“Dengan rapat koordinasi seperti ini, kita berharap apa yang akan kita sampaikan lewat wakil kita di DPR RI maupun DPD RI kepada pemerintah pusat dapat memiliki persepsi yang sama,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Saadiah Uluputty menegaskan bahwa kondisi geografis Maluku sebagai daerah kepulauan menjadikan sektor perhubungan sebagai kebutuhan yang sangat mendasar dan strategis.
“Kita sepakat bersama bahwa Maluku adalah daerah kepulauan dengan luas wilayah kurang lebih 93 persen adalah lautan dan memiliki sekitar 1.400 pulau. Dengan fakta geografis yang begitu luas, sarana dan prasarana perhubungan menjadi sangat penting bagi konektivitas, integrasi logistik, dan kualitas pelayanan masyarakat di Provinsi Maluku,” ungkap Saadiah.
Menurutnya, sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, penting untuk membangun komunikasi dan sinkronisasi bersama seluruh pihak agar perjuangan pembangunan Maluku memiliki arah yang jelas dan terukur.
“Oleh karena itu, dalam fungsi kami sebagai anggota Komisi V DPR RI, saya merasa penting dan strategis jika kita duduk bersama membicarakan hal-hal yang menjadi concern dan skala prioritas dalam perjuangan ke-Malukuan, termasuk kebutuhan sarana prasarana dan pelayanan masyarakat yang harus diperjuangkan bersama,” tegasnya.
RDP tersebut turut dihadiri unsur KSOP Ambon, Pelindo, Pelni, ASDP, Angkasa Pura, Basarnas, BMKG, Distrik Navigasi, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, serta sejumlah instansi teknis lainnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, mitra transportasi, dan wakil rakyat di pusat demi mendorong pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang lebih merata bagi masyarakat Maluku sebagai provinsi kepulauan.