Ternate (29/04) — Isu krusial mulai dari mandeknya pencairan Dana Bagi Hasil (DBH), lemahnya implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga status Sofifi sebagai ibu kota provinsi yang belum mandiri menjadi sorotan utama dalam kunjungan kerja reses Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ke Maluku Utara.
Dipimpin Ketua BAM DPR RI, Ahmad Heryawan, rombongan DPR RI turun langsung ke Ternate untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat. Kunjungan ini menjadi bagian dari fungsi representasi DPR dalam menjembatani persoalan daerah ke tingkat pusat.
Salah satu keluhan utama yang mencuat adalah belum tuntasnya pencairan DBH dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di Maluku Utara. Kondisi ini dinilai menghambat optimalisasi pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
“Masalah DBH ini akan kami perjuangkan di tingkat pusat, khususnya bersama Komisi XI DPR RI,” ujar Ahmad Heryawan kepada wartawan dikutip Selasa (28/4/2026).
Selain itu, BAM juga menyoroti pentingnya penguatan CSR, khususnya dari perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah kaya sumber daya tersebut. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan manfaat nyata dari keberadaan industri, baik melalui program pemberdayaan CSR maupun layanan publik yang dibiayai dari DBH.
Untuk meningkatkan efektivitas CSR, muncul gagasan pembentukan forum CSR yang melibatkan pemerintah daerah dan perusahaan. Forum ini diharapkan mampu menyelaraskan program pembangunan dengan kontribusi sektor swasta secara terarah dan transparan.
Tak kalah penting, persoalan status Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara juga kembali mengemuka. Hingga kini, Sofifi masih berstatus sebagai bagian dari Kota Tidore Kepulauan. BAM menilai sudah saatnya Sofifi ditingkatkan menjadi daerah otonom agar tata kelola pemerintahan lebih efektif. “Hal ini akan kami dorong bersama Komisi II DPR RI,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Di sektor infrastruktur, rencana pembangunan kantor Polda dan Kodam di Maluku Utara masih terkendala persoalan lahan. Meski anggaran telah disiapkan pemerintah daerah, proses pelepasan aset melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi hambatan yang perlu segera diselesaikan.
Di balik berbagai tantangan tersebut, Maluku Utara mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah ini mencapai 39,1 persen (year-on-year) pada kuartal III 2025—tertinggi secara nasional—yang didorong oleh industri pengolahan nikel.
Namun, Ahmad Heryawan mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat harus diimbangi dengan pemerataan kesejahteraan. “Pertumbuhan tinggi harus berkualitas, inklusif, adil, dan berkelanjutan,” ujarnya.
BAM juga mengingatkan potensi munculnya enclave economy, yakni kondisi ketika pertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikan bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diperlukan sinergi kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar pembangunan benar-benar dirasakan secara luas.
“Aspirasi ini akan menjadi bahan penting dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPR RI,” pungkasnya.