Jakarta (09/06) — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief, menegaskan pentingnya dukungan pemerintah terhadap industri film nasional sekaligus memperkuat sinergi lintas partai dan pemerintah daerah dalam memperjuangkan pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (9/6), di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam keterangannya, Hendry menjelaskan bahwa Komisi VII DPR RI saat ini tengah menjalankan Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN). Salah satu agenda yang baru dilakukan adalah kunjungan kerja ke Yogyakarta untuk melihat langsung perkembangan industri perfilman nasional.
Menurut Hendry, kunjungan tersebut menemukan berbagai potensi besar yang dapat menjadi penggerak ekonomi kreatif nasional, salah satunya melalui penyelenggaraan festival film internasional yang mampu menarik partisipasi puluhan negara.
“Kami mengunjungi salah satu komunitas film di Yogyakarta yang menyelenggarakan festival film dan dihadiri oleh 40 negara. Ini menjadi satu terobosan yang cukup menarik dan Kementerian Ekonomi Kreatif memberikan dukungan untuk penyelenggaraannya,” ujar Hendry.
Ia menilai keberhasilan kegiatan tersebut dapat menjadi model pengembangan industri film di berbagai daerah. Karena itu, pemerintah perlu memperluas dukungan bagi komunitas film yang selama ini tumbuh secara mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing industri kreatif Indonesia.
“Kita berharap pada tahun-tahun selanjutnya ini bisa menjadi salah satu dorongan dan motivasi agar industri film nasional meningkat dengan sangat baik,” katanya.
Hendry mengungkapkan bahwa dalam berbagai kunjungan dan komunikasi dengan komunitas kreatif, ia menemukan banyak kelompok perfilman daerah yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah, baik dalam bentuk insentif maupun dukungan program.
“Saya menemukan banyak sekali kawan-kawan komunitas film, baik di Jawa Barat maupun di Provinsi Riau. Mereka membangun komunikasi tentang bagaimana komunitas film ini perlu mendapatkan insentif dan mendapatkan dukungan dari kementerian,” jelasnya.
Selain membahas sektor ekonomi kreatif, Hendry juga menyampaikan perkembangan penting dari daerah pemilihannya di Provinsi Riau. Ia mengungkapkan bahwa pada 8 Juni lalu telah diluncurkan Forum DPR RI Dapil Riau yang mempertemukan seluruh anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Riau 1 dan Riau 2 lintas partai politik.
Menurut Hendry, forum tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Riau secara lebih efektif di tingkat nasional.
“Kami mencoba menyatukan seluruh fraksi dan seluruh partai yang ada di Provinsi Riau. Sebanyak 13 anggota DPR RI dari Dapil Riau 1 dan Riau 2 menjadi satu kesatuan dalam Forum DPR RI Dapil Riau,” ujarnya.
Peluncuran forum tersebut dihadiri oleh Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Riau. Hendry menilai momentum tersebut menjadi tonggak penting dalam membangun kolaborasi antara pemerintah daerah dan wakil rakyat di tingkat pusat.
“Ini menjadi ajang yang sangat luar biasa. Salah satu kesepakatan kami adalah pada 19 Juni mendatang akan bertemu dengan Menteri Keuangan untuk menyampaikan berbagai program yang diusulkan oleh bupati, wali kota, dan perangkat daerah di Provinsi Riau,” ungkapnya.
Politisi PKS itu berharap kekompakan seluruh anggota DPR RI asal Riau, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dapat memperkuat perjuangan daerah dalam memperoleh dukungan program pembangunan melalui APBN Tahun Anggaran 2027.
“Mudah-mudahan kompaknya anggota DPR RI, gubernur, bupati, dan wali kota se-Provinsi Riau ini bisa membawa lebih banyak program APBN 2027 untuk masyarakat yang ada di Provinsi Riau,” pungkasnya.