Ambon (28/04) — Anggota Komisi V DPR RI Dapil Maluku dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menginisiasi pertemuan strategis bersama Gubernur Maluku dan jajaran teknis infrastruktur sebagai bagian dari agenda masa reses. Ambon, 27 April 2026.
Pertemuan yang berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Maluku ini menjadi ruang koordinasi penting antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah, dengan menghadirkan Kepala Balai BPJN, Balai Wilayah Sungai, Balai Cipta Karya, Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Sarana Prasarana Strategis, serta Kepala Dinas PU Provinsi Maluku beserta jajaran.
Gubernur Maluku dalam pengantarnya menyampaikan komitmen untuk terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak nyata bagi masyarakat. Ia menilai sinergi lintas sektor dan lintas kewenangan menjadi kunci agar pembangunan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Saadiah Uluputty menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari upaya menyerap aspirasi sekaligus memperkuat koordinasi menjelang pembahasan anggaran nasional.
“Saya berterima kasih kepada Bapak Gubernur Maluku yang merespons cepat inisiatif pertemuan ini. Bahkan di tengah waktu istirahat, beliau langsung mengatur sehingga kita bisa duduk bersama malam ini,” ungkap Saadiah.
Ia menambahkan, pertemuan ini menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya seluruh unsur balai dan pemerintah daerah duduk bersama dalam satu forum yang terintegrasi.
“Kita ingin menyamakan persepsi terkait pembagian kewenangan, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Ini penting agar usulan dalam pembahasan APBN 2027 benar-benar siap, baik dari sisi program maupun kelengkapan administrasi,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Saadiah Uluputty dan Gubernur Maluku bersama-sama mendengarkan paparan dari para kepala balai terkait program yang telah berjalan, yang sedang dikerjakan, serta rencana ke depan, termasuk berbagai kendala di lapangan.
Keduanya sepakat bahwa kolaborasi yang kuat antara DPR RI, pemerintah provinsi, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi fondasi dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas di Maluku.
Pertemuan ini diharapkan menjadi awal dari forum-forum koordinasi lanjutan yang lebih intens, guna memastikan setiap program pembangunan dapat berjalan selaras dan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.