Jakarta (26/04) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna mendorong integrasi program Desa Energi Berdikari (DEB) yang dikembangkan Pertamina dengan Program Kampung Iklim (ProKlim) dari KLH/BPLH sebagai model nasional adaptasi dan mitigasi iklim berbasis masyarakat. Sinergi ini dinilai strategis untuk mempercepat pencapaian target Second Nationally Determined Contribution Indonesia pada tahun 2030.
Sejak diluncurkan pada 2019, DEB telah berkembang menjadi salah satu inisiatif energi desa yang paling progresif. Hingga akhir 2024, tercatat 155 lokasi DEB dengan dominasi teknologi PLTS di 128 lokasi, serta pengembangan biogas, mikrohidro, biodiesel, dan sistem hybrid. Program ini juga dilengkapi dengan sistem pemeringkatan berbasis kinerja yang menilai produksi energi, efisiensi biaya, dan kontribusi penurunan emisi.
“Ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis desa bukan lagi konsep eksperimental, tetapi sudah menjadi model nyata yang menghasilkan manfaat ekonomi dan lingkungan sekaligus. Tinggal bagaimana kita memastikan dampaknya lebih sistematis,” ujarnya.
Di sisi lain, ProKlim menunjukkan skala yang jauh lebih luas. Hingga 2023, terdapat 2.490 lokasi yang telah diregistrasi dalam Sistem Registri Nasional (SRN), dan secara kumulatif mencapai lebih dari 10.000 lokasi sejak 2012. ProKlim tidak hanya mendorong partisipasi masyarakat, tetapi menyediakan kerangka kebijakan, indikator adaptasi-mitigasi, serta keterhubungan dengan sistem data seperti SIDIK untuk pemetaan kerentanan iklim.
Namun, kebutuhan pendanaan yang mencapai ratusan miliar dolar menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas yang efisien dan terukur menjadi sangat krusial. Sehinngga kedua program ini memiliki keunggulan yang saling melengkapi namun belum sepenuhnya terintegrasi.
“Jika berdiri sendiri, keduanya belum optimal. Tetapi jika digabungkan secara sistematis, ini bisa menjadi model nasional yang konkret dan terukur,” ujarnya.
Integrasi DEB–ProKlim dapat menjadi role model apabila memenuhi prasyarat utama seperti berbasis risiko iklim, menggabungkan sektor energi-air-pangan-ekosistem, didukung pendanaan multiyears, terintegrasi dalam sistem SRN/SIDIK, serta memiliki kelembagaan operasional yang kuat di tingkat desa.
Ia mengusulkan pembangunan platform integrasi DEB–ProKlim di 300 – 500 desa hingga 2030, dengan skenario rujukan 400 desa. Program ini diperkirakan dapat menjangkau lebih dari 100 ribu rumah tangga, menyediakan layanan energi, serta berkontribusi pada penurunan emisi hingga ratusan ribu ton CO2e per tahun. Ia menegaskan bahwa angka tersebut merupakan asumsi perencanaan.
Ia menekankan bahwa integrasi ini harus dibangun sebagai program lintas institusi, bukan sekadar penyandingan dua inisiatif. KLH/BPLH berperan dalam standar dan verifikasi, Pertamina sebagai penyedia teknologi dan pembiayaan katalitik, sementara pemerintah daerah dan desa memastikan keberlanjutan operasional.
Namun ada tiga risiko utama yang perlu diantisipasi: pembangunan proyek tanpa kelembagaan lokal yang kuat, program adaptasi tanpa kedalaman teknis, serta lemahnya integrasi data serta pendanaan yang berpotensi menimbulkan double counting.
“Banyak program berhenti di pembangunan fisik tanpa memastikan keberlanjutannya. Ini yang harus kita hindari jika ingin menjadikan program ini sebagai model nasional,” tegasnya.
Untuk itu, ia merekomendasikan sejumlah langkah strategis, mulai dari penyusunan protokol nasional integrasi DEB–ProKlim, pemanfaatan SIDIK, hingga skema pembiayaan campuran yang melibatkan dana katalitik, APBD, serta mekanisme pasar karbon. Ia juga menekankan pentingnya perubahan indikator keberhasilan dari sekadar jumlah desa menjadi peningkatan nyata pada ketahanan layanan dasar dan ekonomi masyarakat.
“Keberhasilan program ini tidak boleh diukur dari berapa panel surya yang terpasang, tetapi seberapa kuat mampu bertahan terhadap risiko iklim dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Di situlah esensi adaptasi yang sesungguhnya,” pungkasnya.