Jakarta (23/04) — Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ruyat, menyoroti adanya anomali dalam tata kelola alat kesehatan (alkes) di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan baru-baru ini.
Dalam pernyataannya, Achmad Ruyat mengungkapkan kekhawatirannya atas ketimpangan antara semangat pemerintah mendorong pemerataan layanan kesehatan dengan realitas birokrasi di lapangan.
Ia memaparkan bahwa saat ini pemerintah tengah gencar mendorong pemerataan layanan KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, dan Uro-nefrologi). Namun, di sisi lain, terdapat hambatan administratif yang signifikan yang merugikan masyarakat.
“Terdapat 37 layanan krusial seperti cath lab, kemoterapi, dan radioterapi yang tertahan akibat belum selesainya kerja sama dengan BPJS Kesehatan,” ujar Achmad Ruyat.
Selain hambatan kerja sama dengan BPJS, ia juga mengungkapkan adanya ratusan unit alat kesehatan mahal, seperti mamografi, yang hingga kini belum diajukan perizinannya. Kondisi ini dinilai sangat ironis mengingat kebutuhan masyarakat akan layanan tersebut sangat tinggi.
Achmad Ruyat secara tegas mempertanyakan langkah strategis Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam mengatasi hambatan ini. Ia mendesak agar Kemenkes segera bertindak agar alat kesehatan yang sudah dibeli tidak menjadi mubazir.
“Bagaimana Kemenkes akan memecah kebuntuan ego sektoral antar lembaga ini agar alkes tidak mangkrak menjadi pajangan di rumah sakit?” tegasnya.
Selain masalah perizinan, ia juga menanyakan kepastian timeline pencairan dana APBN. Hal ini dinilai krusial agar standar pelayanan kesehatan, terutama pascabencana, tidak mengalami degradasi.
Meski memberikan kritik tajam, Achmad Ruyat juga memberikan apresiasi atas capaian positif di sektor kesehatan lainnya. Ia mencatat adanya tren penurunan kurva kasus campak melalui implementasi Outbreak Response Immunization (ORI).
Ia juga menyebutkan keberhasilan dalam menekan angka fatalitas penyakit serta pulihnya operasional 87 rumah sakit di Sumatera sebagai wujud nyata komitmen pemerintah yang harus terus dijaga keberlanjutannya.