Ternate (23/04) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, mengusulkan pendekatan baru dalam arah pembangunan nasional dengan menempatkan wilayah kepulauan sebagai fokus utama kebijakan pemerintah. Usulan tersebut disampaikannya dalam kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI di Maluku Utara, yang turut dihadiri mitra kementerian dan pemerintah daerah, Rabu (22/04/2026).
Dalam forum tersebut, Saadiah menyoroti masih kuatnya bias pembangunan yang berorientasi pada wilayah daratan. Ia membandingkan masifnya pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan kereta api di Pulau Jawa dengan minimnya intervensi negara terhadap kebutuhan dasar wilayah kepulauan, seperti pembangunan dermaga, transportasi laut, dan konektivitas antarpulau.
Menurutnya, pendekatan pembangunan yang selama ini mengusung tema besar seperti ketahanan pangan dan ketahanan energi belum sepenuhnya menjawab tantangan riil yang dihadapi masyarakat di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), khususnya yang berciri kepulauan.
“Daerah kepulauan ini masih masuk kategori 3T karena rentang kendali yang jauh, wilayahnya terpencar, dan masyarakatnya banyak yang hidup di daerah terisolasi,” jelas Saadiah.
Ia menegaskan, sudah saatnya pemerintah menghadirkan “tema baru” dalam pembangunan nasional yang secara spesifik menyasar persoalan konektivitas dan pelayanan dasar di wilayah kepulauan. Tema ini, menurutnya, harus menjadi perhatian lintas sektor, baik Kementerian Perhubungan maupun Kementerian Pekerjaan Umum.
Saadiah juga kembali mengangkat pentingnya penguatan konsep tol laut sebagai solusi strategis untuk menjawab keterbatasan akses di wilayah kepulauan. Ia menilai, jika di wilayah daratan pemerintah mampu menghadirkan jalan tol dan jaringan kereta api, maka di wilayah kepulauan juga harus ada intervensi yang setara dalam bentuk konektivitas laut yang terintegrasi.
Selain persoalan infrastruktur, Saadiah turut menyinggung dampak mahalnya biaya transportasi udara yang semakin memperberat beban masyarakat. Kondisi ini, menurutnya, semakin menegaskan urgensi pembangunan sistem transportasi laut yang andal dan terjangkau.
Lebih jauh, ia juga mengaitkan persoalan konektivitas dengan kondisi ekonomi masyarakat. Meski Maluku Utara memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sumber daya alam yang melimpah, namun kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya meningkat.
Ia menduga adanya persoalan kemiskinan struktural yang dipengaruhi oleh kebijakan dan program pembangunan yang belum tepat sasaran.
“Ini ironi. Potensi besar dan pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi belum berbanding lurus dengan kesejahteraan. Artinya ada persoalan yang lebih mendasar,” tegasnya.
Sebagai langkah strategis, Saadiah mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. Ia menilai, regulasi ini sangat penting sebagai payung hukum untuk memastikan adanya afirmasi kebijakan bagi wilayah kepulauan.
Menurutnya, RUU Kepulauan dapat menjadi pintu masuk bagi lahirnya berbagai kebijakan yang lebih adil dan proporsional, termasuk dalam hal alokasi anggaran, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan pelayanan dasar.
“RUU ini penting agar negara benar-benar hadir. Kita butuh regulasi yang bisa memastikan daerah kepulauan mendapatkan perhatian yang layak,” ujarnya.
Saadiah berharap, usulan tema baru pembangunan yang berfokus pada konektivitas dan pelayanan dasar ini dapat menjadi bagian dari agenda strategis nasional. Dengan demikian, kesenjangan antara wilayah daratan dan kepulauan dapat diperkecil, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah 3T.
Ia juga menekankan bahwa kunci dari seluruh upaya tersebut terletak pada political will dan keberpihakan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh wilayah Indonesia.