Jakarta (22/04) — Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) RI menyelenggarakan forum kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di kawasan perbatasan laut Indonesia. Fokus utama meliputi pengembangan pariwisata berkualitas, peningkatan kapasitas SDM nelayan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih, serta fasilitasi sertifikasi produk UMKM agar mampu menembus pasar ekspor. Sebagaimana di wilayah seperti Pulau Sebatik dan Nunukan, potensi wisata minat khusus dan perikanan terus didorong dengan dukungan infrastruktur seperti cold storage dan pabrik es. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha, BNPP optimistis kawasan perbatasan dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di beranda depan negara (09/04/2026).

Menanggapi forum kolaborasi lintas sektor BNPP RI di atas, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, mendukung langkah Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP RI) yang menyelenggarakan forum kolaborasi lintas sektor guna mengoptimalkan potensi ekonomi di kawasan perbatasan laut Indonesia. Kawasan perbatasan merupakan beranda depan negara yang memiliki potensi besar, namun selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, serta dunia usaha dinilai sebagai strategi tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Langkah BNPP RI dalam membangun sinergi lintas sektor patut diapresiasi. Kawasan perbatasan harus kita dorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Aher saat diwawancarai.

Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini mengapresiasi forum kolaborasi yang menitikberatkan pada sejumlah sektor strategis, antara lain pengembangan pariwisata berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih, serta fasilitasi sertifikasi produk UMKM agar mampu bersaing dan menembus pasar ekspor. Di wilayah perbatasan seperti Pulau Sebatik dan Nunukan, potensi wisata minat khusus dan sektor perikanan terus dikembangkan. Dukungan infrastruktur seperti cold storage dan pabrik es menjadi faktor penting dalam meningkatkan nilai tambah hasil perikanan sekaligus menjaga kualitas produk. Oleh karena itu, penguatan kapasitas nelayan dan pelaku UMKM di kawasan perbatasan merupakan kunci dalam menciptakan ekonomi lokal yang tangguh dan berdaya saing.

“Pemberdayaan masyarakat pesisir harus menjadi prioritas. Dengan peningkatan kapasitas dan akses pasar, mereka dapat menjadi pelaku utama dalam menggerakkan ekonomi daerah,” ungkap Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.

Terakhir, Anggota F-PKS DPR RI Periode 2024–2029 daerah pemilihan Jawa Barat 2 ini menekankan pentingnya kesinambungan program dan penguatan regulasi agar upaya pengembangan kawasan perbatasan tidak bersifat jangka pendek, melainkan mampu memberikan dampak nyata dalam jangka panjang.

“Kami di Komisi II DPR RI, khususnya dari Fraksi PKS, akan terus mengawal kebijakan yang mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Harapannya, wilayah ini tidak lagi tertinggal, tetapi justru menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional,” demikian tutup Aher.