Jakarta (20/04) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani, menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam setiap kebijakan sektor energi, khususnya terkait isu kenaikan harga BBM dan kelangkaan LPG di tengah dinamika geopolitik global.
Hal tersebut disampaikan Meitri dalam wawancara bersama MNC Trijaya FM pada Senin (20/04) pagi. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, belum ada penyampaian resmi terkait rencana kenaikan harga BBM dalam rapat bersama mitra kerja Komisi XII.
“Bahwasannya memang kalau untuk kenaikan harga belum disampaikan. Hanya mereka semua melaporkan bagaimana penyebab dari geopolitik ini terkait kekurangan pasokan minyak dan juga gas,” ujar Meitri.
Menurutnya, DPR sebagai lembaga pengawas sekaligus representasi rakyat seharusnya mendapatkan informasi yang memadai agar dapat menjelaskan kondisi sebenarnya kepada masyarakat.
“Harusnya kita diberikan tahu infonya. Bagaimanapun kita ini sebagai fungsi pengawasan sekaligus mewakili aspirasi dari masyarakat di masing-masing dapil,” tegasnya.
Meitri juga menyoroti pentingnya komunikasi publik yang baik agar masyarakat tidak terjebak dalam spekulasi atau prasangka buruk terhadap pemerintah.
“Harusnya kita diberikan info lebih lanjut supaya masyarakat ini tidak kaget, tidak hanya mengawur dan memilih buruk sangka ke pemerintah,” lanjutnya.
Terkait kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi, Meitri menilai langkah tersebut masih dapat dimaklumi dalam jangka pendek, mengingat tekanan global terhadap sektor energi.
“Ini mungkin adalah solusi yang cukup bagus untuk jangka pendek ini, tapi kita juga harus memikirkan jangka panjangnya seperti apa,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut relatif tidak berdampak langsung pada masyarakat menengah ke bawah karena yang mengalami penyesuaian adalah BBM non-subsidi.
“Yang dinaikkan ini kan bukan subsidi, jadi efeknya mungkin bagi masyarakat kelas menengah ke atas, tidak mengganggu kelas menengah ke bawah,” jelasnya.
Di sisi lain, Meitri mengungkapkan adanya keluhan masyarakat di daerah pemilihannya terkait kelangkaan LPG. Saat melakukan reses di wilayah Mojokerto, Jombang, dan Nganjuk, ia menemukan distribusi LPG yang masih belum tepat sasaran.
“Memang banyak keluhan terkait LPG atau keterbatasan LPG yang diperjualbelikan. Memang dibatasi dan diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah,” ungkapnya.
Namun demikian, ia menilai pengawasan distribusi masih perlu diperketat agar subsidi benar-benar dinikmati oleh kelompok yang berhak.
“BPH ini juga harus tegas supaya pengawasan ini berjalan dengan baik dan tegas dan lugas,” tegas Meitri.
Lebih lanjut, ia mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan DPR dalam merumuskan solusi sektor energi, termasuk memastikan keberlanjutan pasokan dan stabilitas harga.
“Seharusnya pemerintah saat ini bisa saling sinergi lebih kuat, lebih solid, dan lebih menginformasikan secara transparansi tanpa harus ada ditutup-tutupi,” katanya.
Menutup pernyataannya, Meitri memastikan bahwa DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan menyerap aspirasi masyarakat, terutama di tengah situasi energi global yang dinamis.
“Kita mengedepankan untuk kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat Negara Republik Indonesia,” pungkasnya.