Jakarta (16/04) — Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, kembali menyuarakan kebutuhan mendesak pembangunan dermaga feri di Maluku dalam rapat dengar pendapat bersama Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, BMKG, serta Basarnas di Senayan, Senin, 13 April 2026.

Dalam forum tersebut, Saadiah mengangkat kondisi penyeberangan antarpulau pada rute Tayando–Tam hingga Tam–Kur yang telah dilayani kapal feri selama sekitar tiga tahun, namun hingga kini belum memiliki dermaga. Akibatnya, penumpang harus turun di tepi laut tanpa fasilitas sandar yang aman dan memadai.

Ia menegaskan bahwa kondisi ini sangat berbahaya, terutama saat cuaca buruk dan ombak tinggi. Proses naik turun penumpang menjadi penuh risiko, sehingga keselamatan masyarakat kerap dipertaruhkan setiap kali kapal beroperasi.

Menurut Saadiah, pembangunan dermaga feri bukan sekadar kebutuhan infrastruktur, tetapi menyangkut perlindungan keselamatan warga kepulauan. Bagi masyarakat Maluku yang bergantung pada transportasi laut untuk pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi, dermaga adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda.

Ia pun mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret agar pembangunan dermaga di rute strategis tersebut dapat direalisasikan. Saadiah menilai kehadiran negara harus layak.

Usulan ini menjadi bagian dari komitmen Saadiah Uluputty memperjuangkan aspirasi Maluku di tingkat nasional agar mobilitas masyarakat antarpulau tidak lagi menjadi perjalanan penuh risiko, tetapi perjalanan yang aman dan bermartabat.