Jakarta (15/04) – Anggota DPR RI Fraksi PKS, Ledia Hanifa dan Achmad Ru’yat, menyoroti pentingnya edukasi politik bagi generasi muda serta tantangan implementasi layanan kesehatan nasional dalam agenda aspirasi bersama siswa Madrasah Aliyah Swasta Al-Furqoniyah Kabupaten Bogor, Selasa (14/04), di Ruangan Pleno Fraksi PKS, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam pemaparannya, Ledia Hanifa menegaskan bahwa DPR memiliki peran penting sebagai jembatan antara masyarakat dan negara, tidak hanya dalam fungsi legislasi, tetapi juga sebagai wadah penyaluran aspirasi publik. Ia menekankan pentingnya interaksi langsung antara masyarakat dan wakil rakyat.
“Ada hal-hal yang menjadi aspirasi masyarakat yang harus disampaikan, yang bisa jadi itu nanti akan ada implikasi hukum. Jadi ini menjadi bagian yang sangat penting, ada interaksi,” ujarnya.
Ledia juga menjelaskan berbagai fungsi DPR, mulai dari legislasi, penganggaran, pengawasan, hingga diplomasi. Ia menekankan bahwa keterlibatan masyarakat, termasuk generasi muda, menjadi kunci dalam memperkuat demokrasi.
Selain itu, ia memberikan motivasi kepada para siswa untuk terus mengembangkan diri dan tidak membatasi potensi hanya pada satu bidang tertentu.
“Jangan pernah berhenti belajar… ilmu Allah itu luas, segala macam ada, dipelajari bagus,” tegasnya.
Menurutnya, peningkatan kualitas diri menjadi keharusan di tengah kompetisi yang semakin ketat, terutama karena peluang yang tersedia sering kali lebih kecil dibanding jumlah peminat.
“Setiap kali kesempatan dibandingkan dengan peluangnya selalu lebih kecil, maka pilihannya adalah menaikkan kualitas diri,” tambahnya.
Sementara itu, Achmad Ru’yat menyoroti tantangan implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan, khususnya di Kabupaten Bogor. Ia mengungkapkan bahwa lebih dari 50 persen peserta BPJS di wilayah tersebut merupakan penerima bantuan iuran dari pemerintah.
“Penerima bantuan iuran dari APBN itu lebih dari 50 persen, yang iurannya dibayarkan oleh negara,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengalokasikan anggaran besar untuk menjamin layanan kesehatan masyarakat.
“APBD Kabupaten Bogor sendiri mengeluarkan anggaran hampir 900 miliar untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat terlayani,” jelasnya.
Meski demikian, Ru’yat mengakui masih terdapat persoalan mendasar, seperti ketidakseimbangan antara kapasitas layanan dan jumlah pasien.
“Ini memang salah suplai-demand antara kapasitas layanan dengan banyaknya pasien,” ungkapnya.
Selain itu, tingkat tunggakan iuran BPJS mandiri juga masih cukup tinggi, meskipun menunjukkan tren penurunan.
“Yang nunggak BPJS Mandiri itu hampir 1 juta, sekarang sudah menurun sekitar 50 persen menjadi 500 ribu peserta,” katanya.
Menurutnya, kondisi ini mencerminkan tantangan ekonomi masyarakat sekaligus rendahnya kesadaran sebagian peserta terhadap pentingnya jaminan kesehatan.
Melalui agenda ini, DPR berharap dapat meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap fungsi kelembagaan negara sekaligus menyerap aspirasi masyarakat terkait isu-isu strategis, termasuk akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas.