Jakarta (18/03) — Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga komoditas pangan hingga Idulfitri 2026. Tomsi (04/03/2026) menginstruksikan kepala daerah untuk proaktif memantau pasar dan tidak ragu mencabut izin usaha distributor yang kedapatan mempermainkan harga bahan pokok. Meski harga pangan saat ini dinilai lebih terjangkau dibandingkan tahun sebelumnya, pengawasan ketat tetap diperlukan untuk mencegah anomali harga dan memastikan keterjangkauan bagi masyarakat.
Mengomentari hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, mendukung langkah tegas Kementerian Dalam Negeri yang meminta pemerintah daerah menjaga ketersediaan pasokan serta stabilitas harga komoditas pangan menjelang Idulfitri 2026. Langkah antisipatif pemerintah sangat penting untuk memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang wajar, terutama pada periode meningkatnya permintaan menjelang hari raya Idulfitri 2026.
“Kita mendukung ketegasan Kemendagri yang meminta pemerintah daerah aktif menjaga stabilitas harga dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia hingga Idulfitri 2026. Momentum hari besar keagamaan harus menjadi waktu yang tenang bagi masyarakat, bukan justru memicu lonjakan harga,” ungkap Kang Aher saat diwawancara.
Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini menjelaskan bahwa Kemendagri sebelumnya menginstruksikan para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk proaktif memantau kondisi pasar, termasuk memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar. Pemerintah daerah juga diminta tidak ragu mengambil tindakan tegas, termasuk mencabut izin usaha distributor yang terbukti mempermainkan harga atau melakukan praktik yang merugikan masyarakat. Langkah pengawasan yang tegas sangat diperlukan untuk mencegah praktik spekulasi harga maupun penimbunan bahan pokok yang dapat mengganggu stabilitas pasar.
“Ketegasan pemerintah daerah sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Jika ada distributor yang terbukti mempermainkan harga bahan pokok, maka sanksi tegas perlu diterapkan agar tidak merugikan masyarakat luas,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.
Terakhir, Anggota F-PKS DPR RI periode 2024–2029 daerah pemilihan Jawa Barat 2 ini mencatat bahwa secara umum harga pangan saat ini dinilai lebih terkendali dan relatif lebih terjangkau dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, pengawasan tetap perlu diperkuat agar tidak muncul anomali harga menjelang puncak konsumsi masyarakat saat Idulfitri. Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga pangan di seluruh wilayah.
“Koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku distribusi pangan akan memastikan pasokan tetap aman dan harga tetap terkendali sehingga masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan lebih tenang. Kita berharap langkah pengawasan yang dilakukan pemerintah dapat menjaga keterjangkauan harga pangan, sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari potensi praktik perdagangan yang tidak sehat,” demikian tutup Kang Aher mengakhiri wawancara.