Jakarta (19/01) — Isu hilirisasi dan ketahanan industri nikel nasional dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI bersama PT Vale Indonesia Tbk yang digelar pada Senin, 19 Januari 2026. Rapat ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan parlemen terhadap industri strategis di tengah dinamika ekonomi global.

“Komisi XII mengapresiasi kinerja PT Vale sepanjang 2025 yang tetap terjaga meski harga nikel global tertekan,” ujar Jalal Abdul Nasir, seraya menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan produksi dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

Dalam forum tersebut disampaikan bahwa stabilitas produksi dan penjualan mencerminkan keberlanjutan hilirisasi nasional yang menopang rantai pasok strategis, khususnya untuk pengembangan baterai dan kendaraan listrik, sekaligus menjaga kontribusi sektor ini bagi perekonomian nasional.

“Kami mendorong optimalisasi produksi yang dibarengi efisiensi operasional agar kinerja korporasi terus meningkat dan memberikan manfaat fiskal yang berkelanjutan,” tutur legislator PKS tersebut dengan nada konstruktif dan penuh kehati-hatian.

RDP juga menyoroti proyek-proyek pengembangan yang tengah berjalan, yang dipandang sebagai bagian dari penguatan nilai tambah sumber daya alam dan penciptaan lapangan kerja, dengan tetap memperhatikan tata kelola yang pruden dan terukur.

“Pengawalan material balance nikel perlu dilakukan bersama kementerian terkait agar kebutuhan global terpetakan dengan baik dan stabilitas harga tetap terjaga,” lanjutnya, menekankan pentingnya koordinasi lintas pemangku kepentingan.

Kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan turut diapresiasi, termasuk capaian keselamatan kerja dan langkah dekarbonisasi, yang dinilai sejalan dengan arah kebijakan pembangunan berkelanjutan dan transisi energi nasional.

“Ke depan, sinergi riset dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri patut terus diperkuat agar produk nikel Indonesia tetap relevan bagi kebutuhan jangka panjang dunia,” pungkas Jalal.