Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Aher Apresiasi Kemendagri Percepat Layanan Administrasi Kependudukan bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatera

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Jakarta (08/01) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas kebijakan percepatan layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat yang terdampak bencana alam di sejumlah daerah, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Apresiasi tersebut disampaikan menyusul diterbitkannya surat edaran terbaru Kemendagri yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk melakukan layanan jemput bola dalam penerbitan kembali dokumen kependudukan yang rusak atau hilang akibat bencana, seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga, dan dokumen penting lainnya, tanpa dipungut biaya.

“Langkah dan kebijakan pemerintah ini sangat tepat dan responsif. Dalam situasi darurat pascabencana, negara harus hadir memberikan kemudahan, bukan justru menambah beban administratif bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan,” ungkap Ahmad Heryawan saat diwawancarai awak media.

Lebih jauh, ia menilai percepatan dan penyederhanaan layanan administrasi kependudukan merupakan faktor krusial untuk memastikan penyaluran bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, serta proses pemulihan pascabencana dapat berjalan cepat dan tepat sasaran. Selain itu, kebijakan penghapusan kewajiban melampirkan dokumen pendukung yang hilang akibat bencana dinilai sebagai bentuk empati dan keberpihakan negara kepada rakyat.

“Masyarakat terdampak bencana tentu sangat antusias dan terbantu karena tidak diwajibkan menyertakan dokumen atau persyaratan yang justru hilang atau rusak akibat bencana itu sendiri,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI tersebut.

Terakhir, Anggota Fraksi PKS DPR RI periode 2024–2029 dari daerah pemilihan Jawa Barat II ini berharap implementasi kebijakan percepatan layanan administrasi kependudukan bagi warga terdampak bencana di Sumatera benar-benar berjalan optimal di lapangan, dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan.

“Koordinasi lintas level pemerintahan harus diperkuat agar layanan jemput bola ini menjangkau seluruh warga terdampak, terutama kelompok rentan seperti lansia, perempuan, dan anak-anak,” tutup Ahmad Heryawan.