Medan (23/12) — Fraksi PKS MPR RI menyelenggarakan Lokakarya bertema “Peran Suku-suku di Sumatera Utara dalam Mewujudkan Persatuan di Bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” di Hotel Grand Mercure Medan, Sabtu (20/12/2025). Kegiatan ini diikuti sekitar 80 peserta yang berasal dari perguruan tinggi, mahasiswa sejarah, serta unsur DPRD.
Lokakarya dibuka oleh Ketua Fraksi PKS MPR RI, Tifatul Sembiring. Dalam sambutan pembukaannya, Tifatul menyampaikan hipotesis mengenai faktor-faktor yang menyatukan keberagaman suku di Sumatera Utara.
“Kita tidak pernah mendengar teriakan atau pernyataan ‘Batak Merdeka’,” ujar Tifatul.
Menurutnya, bagi suku-suku asli di Sumatera Utara, sejak Pahlawan Nasional Sisingamangaraja XII melawan dan mengusir penjajah Belanda, semangat kemerdekaan sudah mengakar kuat dan kemudian menyatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Karena bagi suku-suku asli di Sumut, sejak Sisingamangaraja XII berhasil mengusir penjajah Belanda, maka kita sudah merdeka dan bergabung dengan RI,” ungkapnya.
Tifatul juga menekankan bahwa tradisi dan istilah bahasa lokal memiliki peran besar dalam merekatkan persatuan dan kebersamaan. Ia mencontohkan istilah marsiadapari (gotong royong), rambadia (persaudaraan), horas (doa keselamatan), serta persadaan atau pardonganan (persatuan) dalam budaya Batak Toba. Sementara dalam budaya Karo dikenal sapaan mejuah-juah yang bermakna sehat, sejahtera, mujur, dan harmonis, serta keberadaan jambur sebagai ruang musyawarah dan kegiatan adat.
Mengutip data BPS 2010, Tifatul menyebutkan komposisi etnis di Sumatera Utara, yakni Batak 44,75 persen, Jawa 33,41 persen, Nias 7,05 persen, Melayu 5,97 persen, Tionghoa 2,6 persen, dan Minangkabau 2,58 persen.
“Orang Karo tidak mau disebut Batak. Jadi angka 44,75 persen itu beragam, terdiri dari Toba, Karo, Simalungun, Mandailing, Pakpak/Dairi, Angkola, Melayu Pesisir, serta Nias. Konotasi Batak lebih sering dilekatkan pada Toba,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan adanya suara-suara separatis dari sebagian kecil kelompok yang harus diwaspadai bersama.
“Kalau tak mampu mempersatukan, janganlah memecah belah,” pungkas Tifatul.
Salah satu narasumber utama dalam lokakarya ini adalah Ichwan Azhari, yang mengungkap fakta sejarah menarik terkait pendiri Kota Medan. Ia menyampaikan bahwa Guru Patimpus Sembiring, yang dikenal sebagai penemu Kota Medan, merupakan seorang Muslim.
“Guru Patimpus Sembiring, penemu Kota Medan, adalah seorang Muslim, dan putranya seorang hafiz Al-Qur’an,” ungkap Ichwan.
Ia menjelaskan bahwa sebelum kedatangan Guru Patimpus, wilayah Medan telah dihuni masyarakat dan terdapat seorang ulama besar bernama Datuk Kuta Bangun, yang bernama asli Syaikh Syaid Muhammad Ibnu Attahir Al-Jufri.
“Waktu itu terjadi duel spiritual antara Datuk Kuta Bangun dan Guru Patimpus. Dengan perjanjian sebelumnya, siapa yang kalah harus masuk agama pihak yang menang,” tuturnya.
Dalam kisah tersebut, Datuk Kuta Bangun menyajikan satu buah kelapa yang airnya tidak habis meski diminum berkali-kali. Guru Patimpus kemudian mengakui kekalahannya dan memeluk Islam.
Ichwan juga mengungkap bahwa tanggal berdirinya Kota Medan tidak memiliki landasan sejarah yang pasti. Menurutnya, penetapan Hari Jadi Kota Medan pada 1 Juli lebih merupakan keputusan administratif DPRD Kota Medan, bukan berdasarkan catatan sejarah otentik.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 79 Hijriah atau 698 Masehi di Barus, Sumatera Utara. Bukti sejarah tersebut ditemukan di wilayah Tapanuli Tengah berupa koin Dinasti Bani Umayyah yang bertuliskan ayat-ayat Al-Qur’an, yang terkubur akibat bencana tsunami pada abad ke-19.
“Peran Islam sangat signifikan dalam menjaga persatuan antar suku di Sumut. Muslim dari Toba bisa bersatu dengan Muslim Karo, Mandailing, hingga Tionghoa,” jelasnya.
Narasumber lainnya, Ratih Baiduri, menyoroti hubungan sosial antar etnis di Sumatera Utara dari perspektif antropologi.
“Sumatera Utara adalah surga penelitian etnis. Nama kawasan Matsum di Medan berasal dari kata ‘maksum’ atau suci, karena dahulu dihuni masyarakat Melayu. Sultan Melayu menganggap orang yang masuk Islam sebagai suci dan diberi tanah,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa banyaknya etnis Jawa di Sumatera Utara merupakan dampak kebijakan kolonial Belanda yang membawa buruh perkebunan dari Jawa. Mereka kemudian dikenal sebagai Pujakesuma, Putra Jawa Kelahiran Sumatera.
Ratih menambahkan bahwa prinsip Dalihan Na Tolu dalam budaya Batak Toba memiliki kesamaan dengan Tigo Tungku Sajarangan di Minangkabau, yang sama-sama menekankan kekompakan, kekerabatan, dan gotong royong.
“Sebenarnya potensi konflik itu ada, tetapi tidak berkembang karena masyarakat Sumut memelihara prinsip saling menghormati perbedaan,” simpulnya.
Sementara itu, Syaad Afifuddin lebih banyak berbagi pengalaman empiris sebagai sesepuh Karo. Ia menekankan pentingnya penguatan peran tokoh adat dan sinergi dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga persatuan dalam bingkai NKRI.
Lokakarya ini turut dihadiri anggota DPR dari Fraksi PKS, Anshori Siregar dan Ghufran Zainal Abidin. Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan antusias dan menyimak pemaparan narasumber secara saksama.
Dari lokakarya ini diharapkan lahir pemahaman bersama bahwa Sumatera Utara merupakan miniatur persatuan Indonesia, tempat beragam suku dan agama hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan.