Jakarta (09/12) — Anggota DPR RI Fraksi PKS asal Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, Nevi Zuairina, mendesak pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional atas banjir bandang besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Nevi yang berasal dari wilayah terdampak menyampaikan duka mendalam dan komitmen kuat untuk memperjuangkan pemulihan daerah bencana.
“Saya sebagai wakil rakyat berasal dari daerah yang terkena musibah banjir bandang beberapa tahun lalu, mengucapkan duka cita yang tidak terhingga kepada korban terdampak banjir bandang ini. Insya Allah kami dari wakil rakyat berjuang supaya daerah yang terkena dampak tersebut akan menjadi baik kembali seperti semula, bahkan lebih baik ke depan,” ujar Nevi.
Ia mengapresiasi kehadiran Presiden yang telah meninjau langsung lokasi terdampak di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Namun, Nevi menilai langkah tersebut belum cukup tanpa kebijakan penetapan status bencana nasional.
“Kami juga berterima kasih kepada pemerintah pusat, kemarin Bapak Presiden sudah sampai di Aceh, di Sumatera Barat, bahkan di Sumut. Tapi tidak cukup sampai di situ,” tegasnya.
Nevi mengungkapkan data sementara yang disampaikan BNPB menunjukkan besarnya skala kerusakan dan kebutuhan anggaran untuk penanganan bencana tersebut.
“Kami dengar laporannya dari BNPB bahwa jumlah anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah pusat itu sebanyak Rp50 triliun, bahkan bisa lebih. Rp13–12 triliunnya ada di Sumut dan di Sumbar, dan lebih banyak lagi di Aceh sampai Rp25 triliun,” jelasnya.
Namun menurut Nevi, angka itu berpotensi meningkat tajam karena proses pendataan masih berlangsung.
“Saya yakin dan percaya angkanya akan lebih besar lagi karena sekarang masih update pendataan oleh BNPB,” katanya.
Nevi menegaskan bahwa skala kerusakan infrastruktur, jumlah korban jiwa, serta cakupan lintas provinsi sudah memenuhi syarat penetapan bencana nasional.
“Kami berharap pemerintah pusat segera menetapkan musibah ini menjadi bencana nasional karena sudah mencakup tiga provinsi dan banyak jiwa yang melayang, bahkan sampai sekarang ada yang belum ditemukan,” ujarnya.
Kerusakan fasilitas publik, khususnya sekolah dan rumah warga, disebut Nevi sebagai aspek paling menyedihkan dari tragedi ini.
“Yang paling sedih buat kami adalah sekolah-sekolah banyak hancur, rumah-rumah banyak yang hanyut. Infrastruktur terlalu lantak,” ungkapnya.
Ia menilai bahwa tanpa status bencana nasional, proses pemulihan akan berjalan sangat berat.
“Kalau pemerintah pusat tidak segera menetapkan musibah ini sebagai bencana nasional, ya mungkin akan berat ke depan. Dengan menetapkan status bencana nasional, recovery akan segera berjalan,” ujar Nevi.
Nevi menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa perhatian penuh dari pemerintah pusat adalah kunci pemulihan cepat bagi masyarakat terdampak.
“Kesedihan yang mereka alami akan segera terobati dengan perhatian yang penuh, full power dari pemerintah pusat terhadap korban-korban bencana,” tandasnya.