Jakarta (01/12) — Anggota Komisi XII DPR RI Dapil Jawa Barat IX dari Fraksi PKS Ateng Sutisna menilai usulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menyulap dan memodifikasi kawasan Bandara Kertajati sebagai kawasan industri pertahanan nasional merupakan langkah yang realistis, visioner, dan paling tepat untuk mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun.
Menurutnya, Bandara Kertajati menghadapi sejumlah kendala fundamental sejak diresmikan, terutama rendahnya animo maskapai penerbangan dan penumpang untuk memilih rute menuju Kertajati.
“Preferensi masyarakat masih sangat kuat ke bandara besar seperti Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, atau Husein Sastranegara. Ini membuat potensi komersial Kertajati sulit berkembang,” ujarnya.
Ia menambahkan, sekalipun infrastruktur pendukung dan akses transportasi ditingkatkan, kecenderungan penumpang untuk tetap memilih bandara di Jakarta atau Bandung tidak akan berubah signifikan. Akibatnya, jika maskapai penerbangan dipaksakan membuka rute ke Kertajati, beban operasional tetap tidak akan seimbang.
“Karena itu, mengalihfungsikan Kertajati sebagai kawasan industri pertahanan terpadu adalah pilihan yang rasional,” tegasnya.
Pemerintah saat ini mempunyai holding Defend.Id yang membawahi PT LEN Industri, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia (PT DI), PT PAL Indonesia, dan PT Dahana. Seluruh BUMN tersebut tengah membutuhkan perluasan kapasitas industri, namun terhambat oleh keterbatasan lahan terutama bagi PT Dirgantara Indonesia yang selama ini beroperasi di kawasan Bandara Husein Sastranegara.
“Kertajati punya semua yang dibutuhkan: lahan luas, runway memadai, berada dekat Tol Cipali, serta hanya selangkah dari Pelabuhan Patimban. Ini kombinasi strategis untuk memperkuat rantai pasok industri pertahanan nasional,” katanya.
Ia menekankan bahwa bila seluruh entitas dalam Defend.Id dipusatkan dalam satu kawasan industri terpadu dan memilili peluang indonesia membangun prototype kawasan industri pertahanan terbesar dan terintegrasi di Asia, bahkan dunia. PT PAL misalnya, dapat memperluas fasilitasnya dengan memanfaatkan kedekatan Pelabuhan Patimban.
Ia menilai, pengalihan fungsi ini akan memberikan nilai tambah besar sekaligus menghindarkan Kertajati dari risiko menjadi infrastruktur mangkrak dan mendukung kemandirian industri strategis pertahanan nasional.
“Daripada dipaksakan sebagai bandara komersial, lebih baik diarahkan menjadi kawasan strategis yang bermanfaat bagi kemandirian industri pertahanan nasional,” pungkasnya.