Jakarta (22/11) — Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Anggota DPR RI Fraksi PKS Saadiah Uluputty, ST menyoroti satu aspek penting yang selama ini jarang dibahas, namun sangat menentukan keberhasilan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS): ketersediaan tenaga verifikator dan fasilitator lapangan.
Program BSPS tahun ini mendapat perhatian publik lantaran pagu anggaran meningkat signifikan, mencapai 773,5 persen. Bagi Saadiah, kenaikan anggaran ini harus dibarengi dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia di lapangan agar kualitas rumah yang dibangun tidak dikorbankan.
Dalam penyampaiannya, Saadiah mengingatkan:
“Kenaikan anggaran harus diikuti dengan penambahan tenaga verifikator, fasilitator, dan tenaga teknis yang memadai. Jangan sampai volume program naik, tetapi tenaga pendukungnya tidak siap. Ini akan berdampak pada kualitas rumah yang dibangun.”
Saadiah menjelaskan bahwa tugas tenaga verifikasi sangat penting karena mereka memastikan kelayakan, kesesuaian data, kualitas material, hingga kepatuhan teknis proses rehabilitasi rumah.
Menurutnya, banyak permasalahan di lapangan terjadi bukan karena masyarakat tidak mampu mengikuti prosedur, tetapi karena jumlah tenaga verifikator tidak sebanding dengan banyaknya titik lokasi di wilayah-wilayah kepulauan.
“Di Maluku, rumah-rumah penerima BSPS tersebar di pulau-pulau kecil. Jika tenaga verifikasi terbatas, maka proses pengecekan akan lambat dan kualitas pekerjaan bisa tidak terawasi dengan baik.”
Ia menilai kebutuhan tenaga teknis harus dipetakan ulang berdasarkan karakter geografis tiap daerah.
Saadiah juga menyoroti bahwa wilayah kategori 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) seperti Maluku membutuhkan perhatian khusus karena proses distribusi material, pengawasan teknis, dan monitoring sangat bergantung pada akses transportasi laut.
“Penambahan pagu tanpa penambahan tenaga verifikasi berpotensi membuat program ini tidak tepat waktu, bahkan bisa menghambat masyarakat yang seharusnya segera mendapatkan rumah layak huni.”
Legislator asal Maluku itu menekankan bahwa penguatan tenaga verifikasi bukan hanya soal administrasi, tetapi soal keamanan dan kenyamanan masyarakat yang akan tinggal di rumah tersebut.
Di akhir penyampaiannya, Saadiah berharap kementerian melakukan rekrutmen atau penugasan tambahan tenaga lapangan secara proporsional dengan skala kenaikan pagu tahun ini.