Jakarta (20/11) — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Rizal Bawazier, mengkritisi laporan kontribusi perpajakan PT Pertamina yang dinilai tidak realistis dan berpotensi menyesatkan publik. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Rizal menyoroti klaim Pertamina bahwa kontribusi pajaknya mencapai Rp159 triliun. Menurutnya, angka tersebut tidak mungkin dicapai jika dihitung berdasarkan kinerja laba Pertamina.
“Dengan omzet Rp1.127 triliun, tidak mungkin ada potensi penerimaan pajak Rp159 triliun. Kalau laba kena pajaknya 5%, maksimal itu Rp50 triliun. Rp50 triliun kena pajak 22% hanya Rp11 triliun. Jadi kontribusi pajak Pertamina jangan dibesar-besarkan karena sebenarnya tidak sebesar itu,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa angka Rp159 triliun tersebut tampaknya memasukkan komponen PPN keluaran, yang sejatinya adalah uang konsumen, bukan kontribusi langsung Pertamina. “PPN itu uang konsumen. Ketika Pertamina menagih PPN, itu bukan kontribusi pajak dari perusahaan. Jadi tidak boleh dimasukkan seakan-akan itu setoran pajak Pertamina,” ujarnya.
Rizal juga menyoroti potensi kerugian negara akibat pemeriksaan pajak pada Pertamina. Ia mencatat adanya potensi tagihan pajak sebesar Rp6,4 triliun untuk periode 2018–2022.
“Ini uang hilang, Pak. Kalau kena SKP, walaupun keberatan dan banding, Pertamina tetap harus bayar dulu. Banding bisa tiga tahun dan belum tentu menang. Padahal kontribusi pajaknya tadi mungkin hanya sekitar Rp5 triliun. Ini harus diperhatikan betul oleh bagian perpajakan,” jelasnya.
Selain isu perpajakan, Rizal meminta Pertamina menyampaikan progres pembayaran kompensasi oleh pemerintah untuk tahun anggaran 2025. Ia menilai informasi tersebut krusial agar Komisi VI dapat memastikan keberlanjutan arus kas dan stabilitas operasional BUMN energi tersebut.
Rizal turut menyampaikan apresiasi terhadap penyaluran LPG 3 kilogram di daerah pemilihannya. “Alhamdulillah di dapil kita, Pak Ega konsisten dijaga. Sampai saat ini bagus, tidak ada komplain untuk penyaluran LPG 3 kg,” ungkapnya.
Namun, ia mengangkat keluhan masyarakat terkait penutupan sejumlah Pertashop di wilayah Pekalongan, Pemalang, dan Batang. “Pertashop di beberapa tempat dikeluhkan masih tutup. Ini merugikan sekali. Kami ingin tahu siapa yang bertanggung jawab dan apa alasannya,” katanya.
Mengakhiri pernyataannya, Rizal menegaskan pentingnya penguatan tata kelola, akurasi data perpajakan, dan transparansi kinerja agar Pertamina tidak terbebani risiko finansial sekaligus tetap mampu memberikan layanan optimal kepada masyarakat.