Jakarta (20/11) — Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, ST, kembali menegaskan keberpihakan politik anggarannya terhadap masyarakat kecil dalam Rapat Kerja Komisi V bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Rabu (19/11/2025).

Dalam sesi penyampaian pendapat, Saadiah menyoroti kenaikan anggaran BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) yang melonjak hingga 773,5%. Ia mengapresiasi langkah pemerintah, namun sekaligus memberikan catatan penting agar program ini tidak terhambat oleh ketatnya persyaratan administratif.

“Banyak rumah tidak layak huni di Maluku yang tidak masuk ke dalam DTSN, padahal masyarakatnya sangat membutuhkan. Persyaratan harus menyesuaikan dengan fakta lapangan, bukan hanya data statistik,” tegas Saadiah.

Ia mencontohkan wilayah pesisir dan kampung nelayan, di mana rumah-rumah warga tersebar dan tidak memenuhi kuota minimal penerima di satu desa.

“Di beberapa desa hanya ada 7–10 rumah yang benar-benar membutuhkan. Mereka tetap harus dibantu. Jangan sampai mereka tertinggal hanya karena syarat administrasi,” ujarnya.

Saadiah juga meminta proporsi BSPS untuk Maluku ditingkatkan agar menjawab kebutuhan perumahan rakyat di daerah kepulauan.