Ternate (31/10) — Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PKS, Alqassam Kasuba, mendorong pemerintah daerah dan lembaga keuangan untuk memperluas sosialisasi dan pendampingan penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Maluku Utara.

Menurut Alqassam, rendahnya tingkat adopsi QRIS di daerah menunjukkan bahwa sosialisasi yang selama ini dilakukan belum menyentuh kebutuhan nyata para pelaku usaha kecil.

“Datangi para pedagang pasar, nelayan, dan pelaku usaha mikro. Bantu mereka membuat akun, ajarkan cara menerima pembayaran digital. Jangan hanya berhenti di seminar,” ujar Alqassam Kasuba di Ternate, Kamis (30/10/2025).

Ia menjelaskan, QRIS dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong transformasi ekonomi digital di tingkat akar rumput. Melalui sistem pembayaran ini, UMKM dapat melakukan transaksi dengan lebih mudah, aman, dan transparan, sekaligus membangun rekam jejak keuangan yang berguna untuk mengakses pembiayaan perbankan.

“Selama ini banyak pedagang masih takut karena tidak paham teknologinya. Padahal QRIS justru aman, cepat, dan efisien,” tambahnya.

Alqassam menilai bahwa keberhasilan digitalisasi UMKM sangat bergantung pada pendampingan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, ia mendorong agar program edukasi QRIS dijadikan agenda lintas kementerian, seperti Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Perindustrian, serta Bank Indonesia, agar sinergi kebijakan dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha kecil di daerah.

“Kalau pelaku UMKM paham QRIS, mereka tidak akan kalah dengan toko besar. Justru mereka akan tumbuh karena kecepatan layanan dan kepercayaan pelanggan meningkat,” tegas legislator asal Maluku Utara itu.

Lebih lanjut, Alqassam berharap digitalisasi UMKM tidak hanya berhenti pada penggunaan QRIS, tetapi juga dikaitkan dengan akses permodalan, pemasaran digital, dan literasi keuangan. Ia menegaskan, digitalisasi adalah jalan bagi UMKM untuk naik kelas dan berdaya saing di era ekonomi baru.