Majalengka (20/10) — Anggota DPR RI Dapil Jabar IX (Sumedang, Majalengka , Subang) Fraksi PKS, Ateng Sutisna, menyoroti masih maraknya praktik pungutan liar (pungli) dan percaloan dalam proses perekrutan tenaga kerja pabrik di Kabupaten Majalengka. Padahal, Pemerintah Kabupaten telah berulang kali menyatakan komitmen untuk memerangi praktik tersebut.
Sorotan itu disampaikan Ateng saat menghadiri kegiatan reses di Yayasan Pancar Kalijati Nusantara, Desa Karamat, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, Kamis (16/10).
Dalam sesi tanya jawab, sejumlah calon tenaga kerja menyampaikan keluhan tentang adanya oknum yang meminta sejumlah uang agar bisa diterima bekerja di pabrik.
“Atas laporan ini, saya mendesak agar praktik pungli dan percaloan tenaga kerja segera dihentikan. Jangan ada lagi pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat untuk mencari kerja dengan cara yang melanggar hukum,” tegas Ateng.
Menurutnya, membantu calon karyawan merupakan hal baik, namun harus dilakukan dengan cara yang positif dan sesuai aturan hukum. Ia menekankan bahwa penyaluran tenaga kerja seharusnya dilakukan secara profesional, dengan memperhatikan kecocokan antara keahlian calon pekerja dan kebutuhan perusahaan.
“Calon tenaga kerja perlu dibekali pelatihan, pembimbingan, dan pembinaan — baik dari segi mental maupun pengetahuan — agar benar-benar siap bekerja. Setelah itu baru disalurkan ke perusahaan,” ujarnya.
Selain menyoroti aspek perekrutan, Ateng juga mendorong Pemerintah Daerah dan DPRD Majalengka untuk memperjuangkan prioritas tenaga kerja lokal di setiap industri yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Saya ingin tenaga kerja lokal mendapat prioritas 80 hingga 90 persen. Tapi tentu dengan syarat mereka memiliki skill yang sesuai. Karena itu, pelatihan melalui LPK maupun BLK harus diperkuat,” jelasnya.
Ateng menegaskan bahwa keberpihakan kepada tenaga kerja lokal harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing dan berkontribusi pada kemajuan industri di Majalengka.
“Jangan sampai masyarakat kita hanya jadi penonton di daerah sendiri. Kita harus pastikan kesempatan kerja terbuka luas dan adil bagi warga lokal,” pungkasnya.