Jakarta (29/09) — Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menggelar Kunjungan Panitia Kerja (Panja) Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL) ke Kalimantan Selatan.
Kegiatan yang diadakan di LLDikti Wilayah XI pada Kamis (11/9/2025) ini bertujuan mengidentifikasi masalah dan merumuskan kebijakan guna meningkatkan mutu Perguruan Tinggi (PT).
Anggota Komisi X DPR RI, Dr. H. Abdul Fikri Faqih, menyoroti keluhan utama dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terkait kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).
Fikri menyebut PTS kini menghadapi kesulitan mendapatkan mahasiswa akibat banyaknya jalur mandiri yang dibuka oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
“Rata-rata memang banyak keluhan dari Perguruan Tinggi Swasta. Karena tahun ini Perguruan Tinggi Negeri bisa membuka sampai empat kali jalur mandiri sehingga mereka sebut bahwa sisanya enggak ada untuk PTS,”kata Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/9/2025).
Ia menegaskan isu ini harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Pusat, khususnya Kemdiktisaintek. Tujuannya adalah untuk menjaga angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi agar tetap tinggi, tanpa mengabaikan peran PTS.
“Ini saya kira menjadi perhatian penting dari Pemerintah Pusat, khususnya Kemendiktisaintek, agar bagaimana tetap serapan atau angka partisipasi masyarakat untuk pendidikan tinggi ini tetap tinggi, tetapi juga tidak kemudian meninggalkan peran masyarakat yang wujudnya adalah Perguruan Tinggi Swasta yang sekarang ini sesungguhnya eksisting kan PTS itu lebih banyak dari PTN. Itu yang pertama,” jelasnya.
Fikri, yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, menjelaskan bahwa kunjungan ini juga memberikan pencerahan mengenai alokasi anggaran pendidikan yang sebesar Rp757 triliun.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meluruskan bahwa jumlah tersebut tidak sepenuhnya dialokasikan untuk Kemendiktisaintek dan Kemendikdasmen, melainkan mencakup berbagai elemen lain.
Menyikapi keluhan PTN dan PTS, Fikri mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan alokasi bantuan operasional bagi PT swasta, serupa dengan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOP-PTN).
“Kenapa enggak BOP-PTS misalnya, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta?” tanyanya.
Terkait Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL) atau pendidikan kedinasan, Fikri menilai perlu ada solusi tengah (win-win solution).
Ia khawatir PTKL membuka program studi yang sama dengan PTN dan PTS, sehingga persaingan menjadi tidak sehat.
“Kita kembalikan kepada sejarah. Karena dulu asal usulnya itu sebetulnya adalah pelatihan. Tetapi kalau kemudian membuka prodi-prodi yang juga di tempat lain, ini kan sesungguhnya sudah tidak sehat lagi,” pungkasnya.