Jakarta (23/09) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir, menyoroti persoalan kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta yang merugikan konsumen dan mengganggu iklim usaha. Ia menegaskan bahwa kebijakan pemerintah dalam pengelolaan impor dan distribusi BBM harus berpihak pada kepentingan rakyat, bukan menambah beban baru.

“BBM adalah kebutuhan vital masyarakat. Kelangkaan di SPBU swasta bukan hanya menyulitkan konsumen, tetapi juga mengganggu persaingan sehat dalam sektor energi. Pemerintah harus segera mencari solusi yang adil dan transparan,” tegas Haji Jalal di Senayan.

Menurutnya, regulasi yang mengubah izin impor dari tahunan menjadi enam bulanan dengan evaluasi tiga bulan sekali telah membuat proses pengadaan BBM semakin rumit. Kondisi ini menjadi salah satu pemicu kelangkaan pasokan.

Lebih lanjut, Haji Jalal menilai wacana mewajibkan SPBU swasta membeli BBM hanya dari Pertamina perlu ditinjau secara hati-hati. “Kolaborasi dengan Pertamina bisa menjadi opsi untuk menjamin mutu dan ketersediaan pasokan. Namun, jika SPBU swasta diwajibkan sepenuhnya membeli dari Pertamina, dikhawatirkan akan menimbulkan monopoli, menekan daya saing, dan pada akhirnya merugikan masyarakat,” jelasnya.

Baca juga: Legislator PKS Jalal Abdul Nasir Tekan Digitalisasi Pengawasan Lingkungan untuk Tanggulangi Bencana

Ia mendorong agar pemerintah memberikan fleksibilitas kepada SPBU swasta untuk tetap bisa melakukan impor langsung dengan standar mutu dan mekanisme pengawasan yang jelas. Selain itu, proses perizinan impor perlu disederhanakan agar tidak menghambat ketersediaan pasokan di lapangan.

“Yang paling penting adalah melindungi konsumen. Harga harus tetap kompetitif, kualitas BBM terjamin, dan pasokan tidak lagi tersendat. Pemerintah juga wajib memastikan setiap kebijakan energi selaras dengan semangat keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan rakyat,” pungkas Haji Jalal.