Jakarta (15/09) — Wakli Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kurniasih Mufidayati, menegaskan perlunya perhatian serius pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tambahan anggaran di sektor pendidikan dasar dan menengah. Ia menilai alokasi tambahan anggaran yang baru terpenuhi sebesar Rp400 miliar atau hanya 0,7 persen masih jauh dari kebutuhan.

Hal ini disampaikan Kurniasih dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPR RI (Banggar) yang telah mengawal proses pembahasan ini, namun juga mengingatkan pentingnya komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

“Tambahan anggaran yang disetujui baru 0,7 persen. Kami mensyukuri ini, tetapi jelas masih sangat jauh dari kebutuhan riil. Kami berharap dengan ikhtiar bersama, baik dari DPR maupun pemerintah, alokasi ini bisa terus meningkat demi mendukung kesuksesan program pendidikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kurniasih menegaskan bahwa kualitas pendidikan bergantung pada pilar utama yakni guru, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Ia juga menyoroti pentingnya mendukung program prioritas nasional, termasuk wajib belajar 13 tahun yang menjadi komitmen pemerintah.

“Keberhasilan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari peran guru. Kualitas pembelajaran dan pengajaran ada di tangan mereka. Karena itu, anggaran pendidikan harus betul-betul memperhatikan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan para pendidik,” tambahnya.

Politisi PKS tersebut juga menyatakan bahwa Komisi X DPR RI akan terus mengawal dan membersamai pemerintah dalam memastikan setiap program pembangunan pendidikan dapat terealisasi secara maksimal. Ia juga meyakini Presiden memiliki kepedulian besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.