Jakarta (15/09) — Dalam rapat kerja bersama Pemerintah, Kepala BNPT, BPIP dan Ketua LPSK. Anggota Komisi XIII DPR RI FPKS, Meity Rahmatia menyampaikan sejumlah catatan penting terkait penyesuaian pagu indikatif tahun anggaran 2026. Beliau menekankan pentingnya efisiensi belanja dan orientasi anggaran yang berfokus pada dampak nyata bagi masyarakat.
Sebelumnya mengusulkan pagu indikatif sebesar Rp6,36 triliun, namun setelah penyesuaian ditetapkan sebesar Rp3,9 triliun, dan akhirnya disepakati menjadi Rp4,25 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp3,19 triliun atau hampir 80% dialokasikan untuk program Dukungan Manajemen.

“Saya mengharapkan anggaran sebesar ini tidak hanya terserap untuk belanja pegawai, tapi betul-betul memberi dampak nyata terhadap pelayanan hukum masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Meity turut menyoroti target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2,132 triliun, yang dikhawatirkan dapat berdampak pada naiknya tarif layanan hukum, termasuk tarif jasa notaris yang semakin mahal.

“Bagaimana strategi agar target PNBP ini tidak membebani masyarakat Kita tidak ingin akses terhadap hukum menjadi hak eksklusif karena biaya yang tidak terjangkau,” tegasnya.

Terkait program prioritas nasional, ia menyoroti alokasi Rp50,1 miliar untuk bantuan hukum litigasi dari total Rp843 miliar untuk 20 output prioritas nasional, termasuk pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa. Mengakhiri pernyataannya, Anggota Komisi XIII tersebut kembali menekankan pentingnya efisiensi dalam belanja dukungan manajemen dan menuntut agar lebih fokus pada pelayanan langsung kepada masyarakat.