Jakarta (15/09) — Anggota Komisi Il Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, Ahmad Heryawan, melakukan Rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, ATR/BPN, Kepala BNPP, dan dan Ketua DKPP.
Dalam rapat tersebut, dibahas peningkatan signifikan anggaran Kementerian ATR/BPN dari sebelumnya Rp4,4 triliun menjadi Rp9,4 triliun. Ahmad Heryawan mengapresiasi peningkatan tersebut dan berharap dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan mendasar di bidang agraria dan tata ruang.
“Setiap rupiah dari APBN harus berdampak langsung atau tidak langsung pada kesejahteraan rakyat. Dengan meningkatnya anggaran ATR/BPN, kami berharap penanganan konflik agraria dan penataan ruang bisa lebih fokus dan tuntas,” ujarnya.
Ahmad Heryawan menekankan pentingnya menjadikan anggaran yang meningkat ini sebagai momentum menyelesaikan konflik pertanahan yang selama ini berlarut-larut. Salah satu isu yang mencuat adalah banyaknya desa bahkan sampai 100 persen wilayahnya yang secara administratif masuk dalam kawasan hutan, padahal telah dihuni masyarakat sejak lama.
“Kami menemukan di beberapa daerah seperti Bogor dan Nusa Tenggara Timur, ada desa desa yang sebagian besar atau seluruh wilayahnya masuk kawasan hutan. Namun di sana sudah ada masyarakat, ada fasilitas umum, bahkan ada sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh BPN. Ini harus diselesaikan dengan bijak dan adil,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mendorong percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta menyertakan lahan sosial seperti tanah wakaf, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan sebagai bagian dari prioritas sertifikasi.
“Kami mengapresiasi program PTSL dan AKEP yang sudah nol biaya. Tapi kami juga menyoroti adanya praktik pungutan liar di lapangan. Ini bertentangan dengan semangat reformasi agraria. Masyarakat harus benar-benar merasakan bahwa program ini gratis,” ujarnya.
Di bidang tata ruang, beliau menyoroti perlunya fokus khusus pada sinkronisasi batas wilayah desa, kawasan transmigrasi, dan hutan negara yang selama ini seringkali tumpang tindih. Penetapan kawasan tanpa memperhatikan realitas sosial di lapangan dinilai rawan menimbulkan konflik berkepanjangan.
Dalam rapat tersebut, ia juga menyampaikan pentingnya sinergi pembangunan antara pusat dan daerah, khususnya dalam bidang infrastruktur, irigasi, pendidikan, dan kesehatan.
“Kita harus pastikan pembangunan berjalan dari hulu sampai hilir. Jangan sampai anggaran pusat sudah turun, tapi daerah belum siap. Atau sebaliknya, daerah siap tapi pusat tidak hadir. Sinkronisasi ini penting, karena akan berdampak langsung pada pelayanan publik.”
Sebagai penutup, ia turut menyampaikan harapan agar peran DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah tetap dijaga dan diperkuat, mengingat peran mereka sangat strategis dalam pengawasan dan penganggaran di tingkat lokal.