Jakarta (11/09) — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menegaskan pentingnya keberpihakan anggaran negara pada sektor transportasi yang menyentuh langsung kepentingan rakyat. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Sekjen Kemenhub, Irjen, Kepala BKT, Kepala BPSDM-P, Ditjen Hubdat, Ditjen Hubud, Ditjen KA, dan Ditjen Hubla terkait pendalaman RKA-K/L dalam RAPBN 2026 .

Politisi PKS ini menyoroti masih besarnya backlog anggaran di berbagai unit eselon I Kementerian Perhubungan. Kekurangan anggaran itu berpotensi menghambat layanan vital, mulai dari perumusan kebijakan strategis, pendidikan dan pelatihan SDM transportasi, hingga pengembangan infrastruktur konektivitas darat, laut, udara, dan perkeretaapian.

“APBN bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi instrumen nyata untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu, setiap rupiah harus diarahkan pada program prioritas yang berdampak langsung,” tegasnya.

Legislator asal Maluku ini menekankan bahwa alokasi anggaran harus transparan, akuntabel, serta disusun hingga tingkat detail penerima manfaat. Ia mencontohkan, kebutuhan daerah kepulauan seperti Maluku berbeda dengan Jawa atau Sulawesi, sehingga kebijakan harus berbasis data akurat.

Saadiah juga mengingatkan agar program strategis seperti Buy The Service (BTS), padat karya, dan pelatihan vokasi benar-benar mendapat dukungan, sebab terbukti langsung menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pelayanan publik.

“Rakyat menunggu bukti nyata, bukan cuma laporan rutin. Saya berharap kita semua di Komisi V dapat memastikan RAPBN 2026 berpihak pada keselamatan, konektivitas, dan pemerataan akses transportasi dari Aceh sampai Papua, termasuk Maluku yang kita cintai,” pungkas Saadiah Uluputty.