Jakarta (09/09) — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief, menegaskan pentingnya langkah konkret untuk memperkuat peran diaspora Indonesia dalam mendorong ekspor UMKM dan IKM nasional agar mampu bersaing di pasar global. Hal ini disampaikan usai menerima audiensi dari Indonesia Diaspora SME Export Empowerment Development (ID SEED) di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI.

Dalam pertemuan tersebut, ID SEED menyampaikan keresahan bahwa kontribusi ekspor UMKM Indonesia masih sangat rendah, yakni hanya 15%, sementara posisi Indonesia dalam ekspor di kawasan ASEAN masih berada di urutan kelima. Kendala utama yang dihadapi UMKM antara lain lemahnya daya saing produk, biaya logistik yang tinggi, dan belum terpenuhinya standar internasional. ID SEED menekankan pentingnya keberadaan “export hub” di setiap provinsi serta perlunya regulasi dan mekanisme yang lebih konkret agar UMKM mampu menembus pasar global.

Menanggapi hal itu, Hendry Munief menekankan bahwa isu ekspor UMKM ini tidak boleh berhenti di level diskusi, tetapi harus diangkat langsung ke tingkat eksekutif tertinggi.

“Saya usulkan agar aspirasi ini bisa langsung sampai kepada Presiden Prabowo. Kalau hanya berhenti di sini tanpa ada langkah konkret, maka hasilnya percuma. Karena itu, saya akan mengusulkan agar diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI untuk membahas masalah ini secara serius,” tegas Hendry.

Hendry menilai bahwa langkah awal audiensi ini sudah sangat baik, namun perlu diikuti dengan agenda lebih jauh agar tidak hanya menjadi wacana. Ia juga mendorong rekan-rekan Fraksi PKS di Komisi VII untuk ikut memperjuangkan aspirasi diaspora, sehingga suara ini mendapat bobot politik yang lebih kuat di hadapan pimpinan DPR dan pemerintah.

“Akan berbeda hasilnya jika aspirasi ini disampaikan secara resmi dalam forum Komisi VII, dibanding hanya melalui saya secara personal. Karena itu, kita perlu bergerak lebih konkrit, bukan hanya diskusi panjang tanpa arah,” ujar Hendry.

Dengan demikian, Hendry menegaskan bahwa PKS melalui peran di Komisi VII DPR RI siap menjadi mitra strategis diaspora dalam memperjuangkan ekosistem ekspor UMKM, sekaligus mengawal agar aspirasi ini masuk ke dalam kebijakan pemerintah, termasuk dalam alokasi APBN.