PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
KETERANGAN PEMERINTAH ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
TAHUN ANGGARAN 2026 BESERTA NOTA KEUANGAN
Disampaikan Oleh : Amin, Ak., M.M
Nomor Anggota : A-473
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Pimpinan dan Anggota DPR RI, Saudari Menteri Keuangan beserta jajaran, serta hadirin yang kami hormati.
Segala puji bagi Allah Yang Maha Esa, Pencipta alam semesta dan Pemberi nikmat kemerdekaan kepada Bangsa Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan penerus risalahnya hingga akhir zaman.
Hadirin yang kami hormati,
Berdasarkan Pidato Kenegaraan dan Keterangan Pemerintah mengenai RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih menghadapi beragam tantangan. Namun, RUU APBN 2026 diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai amanat Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945. Sehubungan dengan itu, Fraksi PKS menyampaikan beberapa pandangan dan masukan:
- Fraksi PKS mengapresiasi optimisme pemerintah yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada 2026. Fraksi PKS mendukung penuh konsep pertumbuhan berkualitas, inklusif, dan berkesinambungan. Hal ini tercermin dari target penurunan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan.
- Fraksi PKS mengapresiasi upaya pemerintah untuk menjaga kesinambungan fiskal melalui komitmennya dalam menjaga defisit dalam batas aman dan mengelola rasio utang secara terkendali. Fraksi PKS mendukung optimisme pemerintah untuk mencapai keseimbangan primer positif RAPBN 2028.
- Fraksi PKS mendukung kebijakan fiskal pemerintah untuk mewujudkan visi Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi” menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan dalam rangka.
- Fraksi PKS mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis. Dengan program tersebut, Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk memastikan tercapainya target pemenuhan gizi, menciptakan generasi unggul dan meningkatkan kualitas SDM masa depan Indonesia. MBG juga harus mampun memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal.
- Fraksi PKS mengapresiasi komitmen pemerintah yang terus menjaga anggaran pendidikan 20 persen dari APBN sesuai amanat konstitusi. Fraksi PKS mendorong pemerintah agar realisasii anggaran tersebut mencapai 20 persen tersebut. Pelaksanaan anggaran pendidikan dilakukan melalui peningkatan layanan pendidikan publik, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan guru, memenuhi sarana-prasarana, sekolah rakyat dan memperluas akses pendidikan menengah-tinggi yang terjangkau.
- Fraksi PKS mengapresiasi berbagai program dan subsidi yang ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah seperti subsidi pangan (subsidi pupuk), subsidi energi (LPG 3 kg, listrik 450 kwh), subsidi perumahan (BSPS/rutilahu, FLPP), PBI Jaminan Kesehatan, PKH dll.
- Fraksi PKS berpandangan bahwa belanja pertahanan dan keamanan yang cukup signifikan diharapkan mampu mewujudkan dan memperkokoh eksistensi NKRI dari ancaman dan gangguan luar serta mampu mewujudkan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Fraksi PKS mendukung berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 45.
Hadirin yang kami muliakan,
Fraksi PKS juga memberikan pandangan lebih lengkap atas Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya yang tidak dibacakan dan menjadi dokumen yang tidak terpisahkan dan akan langsung diserahkan kepada Pemerintah.
Demikian Pemandangan Umum Fraksi PKS. Besar harapan kami masukan ini diperhatikan dan ditindaklanjuti demi terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera. Terima kasih atas perhatian hadirin semua.
Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Thoriq, Billahi Taufiq wal Hidayah,
Wassalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Jakarta, 25 Safar 1447 H
19 Agustus 2025 M
PIMPINAN FRAKSI
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
| Ketua
Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, S.E., M.Si. No. Anggota: A-466 |
Sekretaris
Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.PSi.T. No. Anggota: A-452 |
File: Berkas PU F-PKS DPR RI terhadap Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2026