Surabaya (21/07) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir melakukan kunjungan spesifik ke Surabaya, Jawa Timur, dalam rangka mendorong penguatan ekosistem migas nasional.

Dalam agenda tersebut, Jalal memberi sejumlah masukan strategis kepada Kementerian ESDM, SKK Migas, Pertamina Hulu Energi (PHE), serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) untuk mempercepat terwujudnya ekosistem migas yang sehat, kompetitif, dan menarik bagi investasi.

“Kita tidak bisa bicara target lifting migas ataupun kemandirian energi 2029–2030 tanpa membenahi ekosistemnya. Iklim investasi harus dipastikan kondusif, proses perizinan dipermudah, dan regulasi harus mendukung percepatan produksi. Ini semua butuh sinergi dari seluruh stakeholder,” ujar Haji Jalal dalam pertemuan tersebut.

Menurutnya, industri migas nasional masih menghadapi sejumlah tantangan seperti proses eksplorasi yang lambat, kendala teknis di lapangan, hingga ketidakpastian regulasi. Oleh karena itu, DPR saat ini tengah mengawal dengan serius proses perubahan RUU Migas agar bisa menjawab kebutuhan zaman dan sesuai harapan para pelaku industri.

“Kami di DPR berkomitmen memastikan revisi RUU Migas berjalan on the track, pro terhadap kepentingan nasional, tapi juga ramah terhadap investor. Kita ingin ada win-win solution antara kebutuhan negara menjaga kedaulatan energi dengan kenyamanan dunia usaha yang akan masuk ke sektor hulu migas,” lanjutnya.

Jalal juga mengingatkan pentingnya mempercepat realisasi proyek-proyek strategis di bidang energi, khususnya di sektor hulu migas, agar Indonesia bisa menjaga ketahanan energi jangka panjang sekaligus memaksimalkan potensi sumber daya alam sebagai modal pembangunan.

“Kalau target lifting dan kemandirian energi itu ingin dicapai, maka semua pihak harus duduk bersama, bersinergi, dan saling membuka ruang kolaborasi. Ini bukan hanya soal angka produksi, tapi tentang menjaga masa depan energi nasional,” tegasnya.

Kunjungan ini merupakan bagian dari tugas pengawasan DPR RI agar kebijakan dan pelaksanaan di lapangan berjalan efektif sesuai target nasional, sekaligus sebagai wujud keberpihakan terhadap kepentingan rakyat dan pembangunan berkelanjutan di sektor energi