Jakarta (15/07) — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Ansory Siregar, menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh dan pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini ia sampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Membedah Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Haji: Evaluasi, Solusi, dan Arah Kebijakan Nasional’ yang diinisiasi oleh Fraksi PKS DPR RI, Selasa (15/7), di Ruang Rapat Fraksi PKS DPR RI, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.
Dalam forum yang juga menghadirkan Dirjen PHU Kemenag RI, Wakil Kepala BP Haji, dan perwakilan BPKH RI sebagai narasumber serta dibuka oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI Abdul Kharis Almasyhari dan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Ansory mengungkapkan keprihatinan atas berbagai permasalahan yang berulang dalam penyelenggaraan haji setiap tahun, mulai dari katering, hotel, hingga transportasi.
“Malu kita sebagai seorang muslim mendengarkan hal-hal yang buruk tentang haji. Harusnya ketika mendengar kata ‘haji’, yang terbayang adalah ibadah yang mulia, bukan korupsi, kartel, atau pengelolaan yang semrawut,” ujar Ansory.
Ia juga mengkritik panjangnya masa tinggal jamaah Indonesia di Arab Saudi, yang menurutnya menjadi salah satu penyebab membengkaknya biaya haji.
“Kalau pekerjaan haji hanya 6-7 hari, kenapa kita harus 41 hari di sana? Kalau bisa dikurangi menjadi 31 hari, maka ongkos makan dan penginapan bisa ditekan,” jelasnya.
Menyoroti potensi alternatif solusi, Ansory mengungkapkan bahwa Komisi VIII telah melakukan diplomasi dengan beberapa negara Asia Tengah seperti Kyrgyzstan dan Kazakhstan yang memiliki sisa kuota haji cukup besar dan tidak terpakai.
“Kalau kuota mereka bisa dipakai Indonesia, ini akan mengurangi daftar tunggu haji kita yang sudah mencapai 48 tahun rata-rata,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti sejumlah persoalan teknis dan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi, termasuk sistem nusuk, pengawasan yang berlebihan, dan kebijakan tanazul yang mendadak berubah menjelang hari Arafah. Menurutnya, sebagian besar kekacauan bukan hanya berasal dari pihak Indonesia, tetapi juga dari pihak Saudi.
“Nusuk seharusnya bisa dibagikan di Indonesia, jangan semua dibagikan di Saudi. Masalah tanazul juga harus dikomunikasikan dengan baik agar jamaah tidak jadi korban kebijakan yang berubah-ubah,” tegasnya.
Selain itu, Ansory menyoroti pentingnya reformasi dalam pengelolaan syarikah atau operator lokal di Saudi yang mengurus transportasi jamaah. Ia mendorong adanya pemetaan yang lebih terstruktur.
“Kalau bisa, satu embarkasi atau satu kabupaten/kota dipegang oleh satu syarikah agar koordinasi lebih mudah dan tidak semrawut seperti kemarin,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Ansory juga menyambut baik rencana pemerintah membangun Kampung Haji di Arab Saudi sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan Timwas Haji DPR RI.
“Kalau ini terwujud, maka masalah-masalah klasik seperti akomodasi, transportasi, dan katering bisa diselesaikan lebih baik. Bahkan jemaah umroh juga bisa ikut merasakan manfaatnya,” pungkasnya.