Jakarta (11/04) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, menegaskan pemerintah harus mengoordinasikan dengan sebaik mungkin masalah kondisi kereta api listrik ini.
Menurut Suryadi, semua permasalahan ini disebabkan oleh kelalaian pemerintah dan ego sektoral, padahal data-data prediksi kapan kereta akan dipensiunkan dan data penambahan penumpang sudah ada.
Melihat kondisi saat ini, menurut Anggota Komisi V DPR RI ini rencana impor merupakan kebijakan yang sudah tepat. Meskipun begitu, perlu untuk melihat fakta-fakta di lapangan untuk melihat ketepatan kebijakan secara menyeluruh.
“Rencana impor kereta bekas dari jepang, secara normatif merupakan kebijakan yang tepat. Akan tetapi, kita untuk menentukan tepat atau tidaknya keputusan secara keseluruhan, kita perlu melihat fakta-faktanya. Fakta di Jabodetabek, mengoperasikan 96 rangkaian, dengan tahun ini perlu mempensiunkan 10 rangkaian pada tahun ini dan 19 rangkaian pada tahun depan. Di sisi lain, jumlah penumpang dari tahun ketahun terus bertambah dengan prediksi 2024-2025, hampir 2 juta pengguna kereta api. Sedangkan saat ini di jam-jam sibuk sudah mencapai diatas 900 ribu,” papar Anggota Komisi V DPR RI ini.
Suryadi menyebutkan, terdapat kontradiksi dalam masalah kereta ini. Keperluan untuk menambah gerbong secepatnya, dan kemampuan produksi kereta dalam negeri yang butuh waktu lebih lama.
“Terdapat kontradiksi dari kondisi kereta kita saat ini Di satu sisi, kita membutuhkan tambahan gerbong secepatnya, disisi lain, kemampuan produksi dalam negeri, PT. INKA, paling cepat membutuhkan waktu tiga tahun untuk menyiapkan kereta,” jelas Suryadi.
Suryadi menambahkan, jika ingin melihat siapa yang salah berada pada pihak pemerintah yang lambat untuk mengoordinasikan permasalahan ini dari jauh-jauh hari.
“Dalam kondisi seperti ini, kalau mau menyalahkan, ya salahkan pemerintah. Mengapa baru sekarang dikoordinasikan, seharusnya sudah dari dua tahun sebelumnya. Kontrak baru dibuat pada bulan lalu, bulan ketiga tahun 2023. Imbasnya, baru bisa selesai pada tahun 2025. Sementara kebutuhannya untuk hari ini. Siapa yang dirugikan karena keteledoran pemerintah seperti ini? Tentu saja, masyarakat yang paling dirugikan, dengan mengurangi kenyamanan dari penumpang kereta” ujar Suryadi.
Suryadi menjelaskan ada tiga opsi untuk memprioritaskan pelbagai kepentingan dalam masalah kereta listrik ini.
“Semua kepentingan ini perlu diprioritaskan. Ada tiga opsi, pertama impor membutuhkan waktu 12 bulan, peremajaan membutuhkan waktu 14 sampai 17 bulan, dan terakhir pengadaan baru bisa diatas dua sampai tiga tahun, dengan biaya yang sudah dikontrak, ada 16 unit di PT. INKA,” jelas Suryadi.
Selain ketiga opsi diatas, perlu ada penguatan industri dalam negeri dengan melakukan audit pada PT. INKA. Agar jelas, masalah industri dalam negeri kita seperti apa, dan pengadaan bisa dikebut tanpa mengurangi kualitas produk.
“Untuk mendukung industri dalam negeri, perlu kita mengaudit PT. INKA, kenapa nih PT. INKA molor terus, dengan kondisi pabrik di Banyuwangi yang belum beroperasi, padahal pesanan sudah banyak dari luar negeri. Kemampuan memproduksinya masih sangat rendah, dengan kualitas yang kurang baik juga. Jangan sampai semangat kita normatif, tetapi tidak diikuti dengan langkah-langkah koordinasi yang baik,” saran Suryadi.
Banyaknya data prediksi terkait pensiunnya kereta dan prediksi pertambahan penumpang, tidak membuat pemerintah bergerak cepat untuk mengatasi ini dari jauh-jauh hari. Hal ini, menurut Suryadi, merupakan kelalaian pemerintah yang fatal, dan pada akhirnya merugikan masyarakat banyak.
“Prediksi jumlah penumpang, prediksi kapan kereta pensiun, datanya sudah ada. Kelalaian pemerintah yang kita sayangkan karena gagal untuk melihat kondisi urgensi padahal datanya sudah ada. Kami sudah ingatkan dari jauh-jauh hari dari data yang sudah ada. Bahkan, kementrian perhubungan juga sudah punya datanya sendiri.
Pemerintah harusnya bisa melakukan koordinasi, terutama dari menteri koordinator agar tidak ada ego sektoral. Banyak kebijakan lain juga karena ego sektoral yang merugikan pemerintah, dan terutama masyarakat itu lagi,” pungkas Suryadi.