Jakarta (25/11) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet mengatakan, tidak habis pikir atas kesemrawutan data stok pangan antar lembaga negara di Indonesia.

Pasalnya, kata Slamet, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Eselon 1 Kementrian Pertanian, Kepala Bulog, Kepala Bapanas dan BUMN Bidang Pangan terjadi debat yang cukup alot antara dirjen kementan dan kepala bulog mengenai keabsahan data masing-masing lembaga.

“Pada RDP tersebut diketahui bahwa Kementan menyatakan terdapat sekitar 600 ribu stok beras CBP yang tersebar di penggilingan besar dan beberapa rumah tangga petani yang kemudian mendapatkan tanggapan negatif dari kepala bulog Budi Waseso. Jendral polisi ini mengatakan bahwa data tersebut memang sudah disepakati sebulan yang lalu saat rapat terbatas namun hingga RDP berlangsung belum ada satupun realisasinya,” kata Slamet di Jakarta, Kamis (24/11/2022).

Baca juga: Kunjungi Dapil di Palabuhanratu, Slamet Bicara Kesejahteraan di Hari Nelayan Nasional

Selanjutnya, Slamet mengemukakan bahwa kondisi ini sudah menunjukkan Indonesia sudah darurat data akut. Menurutnya bagaimana mungkin lembaga negara tersebut tidak satu suara terkait jumlah stok CBP. Padahal cadangan beras tersebut sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan secara nasional.

“Negara ini ini sudah darurat data, bagaimana mungkin data yang digunakan setingkat kementrian tidak valid ?,” imbuhnya.

Menurut Slamet, akurasi data sangat penting karena terkait dengan kepentingan bangsa.

Slamet juga menekankan jangan sampai ada upaya pengkondisian data agar peluang impor beras kembali dibuka.

“Pemerintah harus benar-benar menyerap beras yang diproduksi oleh petani dalam negeri sebelum melakukan impor beras,” tegas Slamet.

Baca juga: Bantu Bibit dan Panen Raya di Dapil, Slamet Dapat Apresiasi dari para Petani di Desa Bojongsoka Kebonpedes

Menurutnya saat ini sudah mendekat akhir tahun dan cadangan beras pemerintah sudah berada dibawah kondisi aman sehingga berpotensi membuat chaos jika tidak segera dipenuhi.

Sebelumnya pada hari Rabu 23 November 2022 telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi IV DPR RI dengan mitra Komisi yaitu Eselon 1 Kementan, Id Food, Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog.

Pada agenda tersebut membahas mengenai upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas khususnya beras.