Jakarta (30/08) — Anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi PKS, Alifuddin, menerima aspirasi dari Majelis Penderitaan Rakyat terkait permasalahan kebijakan dimasa pandemi khususnya mandatori vaksinasi yang di berlakukan pemerintah, Selasa pagi di ruang rapat Fraksi PKS DPR RI (30/08).
Aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan Majelis Penderitaan Rakyat, Humam Badrawin, menuturkan maksud kedatangan ke Fraksi PKS atas dasar keprihatinan dan kesadaran akan kebijakan pemerintah yang memaksakan vaksinasi ke semua pihak yang mau tidak mau sebagian masyarakat merasakan dampak negatifnya.
“Kami sejak awal sudah keberatan dengan program pemerintah terkait mandatori vaksin, kami bukan anti vaksinnya, tapi kami anti mandatorinya. Sampai saat ini kami sudah banyak menempuh komunikasi yang saat ini belum di pertemukan ke pihak Kemenkes akan kejelasan regulasi mandatori ini. Sebab kami juga punya data-data valid tentang tidak bolehnya pemberlakuan mandatori vaksin bagi masyarakat” Terang Humam.
Majelis Penderitaan Rakyat menyampaikan akibat yang dirasakan sebagian orang yang tidak mematuhi vaksinasi di negara kita, sampai menganggu kegiatan maupun pekerjaan. Bahkan tidak sedikit masyarakat mendapat sanksi PHK karena tidak mematuhi regulasi wajib vaksinasi ini, dan yang parahnya sampai merenggut nyawa tanpa alasan setelah melakukan vaksinasi.
Di akhir penyampaian, Majelis Penderitaan Rakyat menyatakan harapannya ke FPKS agar bisa membantu menghentikan mandatori vaksin yang sedang berlangsung, yang berdasarkan data banyak masyarakat yang merasakan dampaknya.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Alifuddin selaku Anggota Legislatif yang bermitra langsung dengan Kementerian Kesehatan secara tegas menyatakan bahwa FPKS sangat menghormati aspirasi yang disampaikan terlebih tujuan dari aspirasi ini untuk mendengar keluhan yang dirasakan, program aspirasi juga merupakan hak pendapat yang diberikan agar keluhan yang disampaikan dapat sampai ke pihak yang tepat.
“Kami Fraksi PKS punya Dewan Syariah Pusat yang memberikan fatwah kepada anggota PKS termasuk pandangan vaksinasi yang di awal kami pun ragu terkait vaksin. Namun atas dasar fatwa yang di sampaikan Dewan Syariah Pusat maka kami tidak ragu akan vaksinasi yang dijalankan, Sam’ina Wa Ato’na. Namun saya tetap tidak sepakat akan regulasi yang sampai memaksakan rakyat apalagi sampai pemecatan dikarenakan tidak vaksinasi yang bapak ibu sampaikan” Tegas Aleg asal dapil Kalimantan Barat I.
Anggota Komisi IX DPR RI ini juga menuturkan bahwa penyampaian aspirasi ini juga merupakan keterbukaan FPKS untuk menerima dan mendengar pandangan dari berbagai kalangan, jadi sah-sah saja apabila aspirasi yang disampaikan tidak sejalan dengan pandangan Fraksi, namun Alifudin menegaskan bahwa FPKS juga sampai saat ini mempertanyakan regulasi vaksinasi yang mewajibkan seluruh rakyat yang ternyata masih terdapat banyak celah, sehingga isu miring yang menyebar ke publik mengenai vaksin terus bergulir sampai saat ini, yang juga mempengaruhi kepercayaan rakyat.