Jakarta (13/04) — Anggota Legislatif dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi dan Andi Akmal Pasluddin, bertemu dengan kelompok Tani Indragiri Hulu Riau dalam rangka menerima aspirasi yang dilaksanakan di ruang rapat Fraksi PKS DPR RI, Rabu siang, (13/04).
Dalam kesempatan itu, perwakilan dari kelompok Tani Indragiri Hulu Riau menyampaikan aspirasinya terkait dengan masalah perizinan dan kewajiban pemberian lahan kepada masyarakat oleh perusahaan. Hal ini ditanggapi secara baik dan terbuka oleh Syahrul dan Andi Akmal Pasluddin.
“Alhamdulillah semoga dengan adanya pertemuan aspirasi ini, kepentingan masyarakat dapat di perjuangkan. Kami selaku Anggota Legislatif akan menampung aspirasi tersebut dan kemudian akan meneruskan kepada eksekutif. yang jelas kita tetap berjuang untuk bagaimana merealisasikan hak dari pada rakyat. Terlebih perkebunan dikelola oleh negara bukan hanya untuk kepentingan swasta, tetapi untuk kesejahteraan rakyat hal tersebut merupakan cita-cita pembangunan negara”, Sambut Syahrul Aidi.
Baca Juga : Dukung Petani, Aleg PKS Minta Pemerintah Berikan Kebijakan Khusus Soal Naiknya PPN Pupuk
Anggota Legislatif dari komisi V itu menambahkan dalam sambutannya bahwa pengusaha-pengusaha swasta masih banyak tidak melibatkan masyarakat. Permasalahan yang ada di Desa Punti Kayu Indragiri Hulu Riau ini salah satu diantaranya, “mudah-mudahan bisa dicarikan solusi dengan Andi Akmal Pasluddin selaku komisi IV untuk dapat duduk berbicara membahas permasalahan ini dengan Menteri pertanian”, tegasnya.
Senada dengan Syahrul Aidi, Andi Akmal Pasluddin, anggota komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS turut mendengarkan dan menanggapi aspirasi kelompok Tani. Hal ini dikarenakan, permasalahan yang dibawa oleh kelompok tersebut berkaitan dengan komisi IV yang membidangi masalah pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan.
“Sehubungan dengan permasalahan yang ada terkait perkebunan kelapa sawit di riau ini, saya diminta oleh bapak Syahrul Aidi untuk turut mendengarkan aspirasi dari perwakilan kelompok tani Indragiri Hulu Riau ini agar dapat ditampung dan didiskusikan oleh komisi IV”, ujarnya.
Ia pun menjelaskan bahwa di komisi IV terdapat Panja (Panitia Kerja) terkait pembahasan kelapa sawit guna agar dapat mengurai benang kusut permasalahan perkebunan sawit terutama di hulu-nya (perkebunan).
“Disinyalir saat ini perkebunan-perkebunan kelapa sawit yang dikuasai swasta memasuki Kawasan hutan, hal ini sejalan dengan Panja Komisi IV yang juga memiliki fokus untuk pengawasan pelepasan Kawasan hutan. Ini salah satu poin yang nantinya bisa kita dorong untuk bagaimana kedepan agar sawit masyarakat bisa mendapatkan legalitas sah dari LHK”, Lengkapnya.
Anggota Legislatif dari komisi IV tersebut menambahkan bahwa walaupun pembahasan terkait perkebunan sawit ini masih membutuhkan tahapan-tahapan yang cukup panjang hingga dapat direalisasikan oleh pemerintah, dari adanya pertemuan ini merupakan Langkah yang sangat tepat agar dapat kemudian diteruskan dan dieksekusi hingga sampai pada diskusi bersama dengan perusahaan swasta yang memiliki sangkutan terhadap permasalahan sawit.
Baca Juga : Pengenaan PPN pada Petani, Aleg PKS: Jokowi Ingkar Janji Soal Kesejahteraan Petani
“Saya kira adanya pertemuan ini sangat tepat, kalau nanti memang merugikan dan dirasa perlu penekanan lebih kuat di komisi, mungkin kami juga akan memfasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait dengan komisi agar menemui titik terang untuk kedua belah pihak,” ungkap Andi Akmal Pasluddin.
Sementara itu, perwakilan aspirator, Rizal Zamzami, mengapresiasi sambutan baik dan komitmen dari Fraksi PKS dalam menampung aspirasi keresahan masyarakat Indragiri Hulu Riau terkait permasalahan perizinan perusahaan swasta di perkebunan masyarakat.
“Kami berterima kasih kepada Fraksi PKS yang sudah menerima aspirasi kami dari daerah Riau. Perjuangan ini adalah perjuangan masyarakat, sehingga tidak ada lagi menjumpai jalan bagaimana penyelesaiannya. Penyampaian aspirasi ini alhamdulillah sampai kepada DPR RI yang langsung diterima oleh Bapak Syahrul Aidi (Komisi V) dan Bapak Andi Akmal Pasluddin (Komisi IV)”, ujarnya.
Sebagai informasi, Fraksi PKS DPR RI memiliki program unggulan yang berorientasi kepada kerakyatan, keumatan dan nasionalisme kebangsaan.
PROGRAM UNGGULAN FPKS DPR RI
1. Hari Aspirasi Rakyat (Selasa dan Jum’at)
➡️ Karpet merah bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Anggota DPR Fraksi PKS, tanpa sulit dan berbelit. Memperkuat fungsi representasi dan relasi konstituensi yang kokoh di DPR.
2. Diplomasi Parlemen (Kunjungan Resmi Fraksi PKS kepada Mitra Fraksi di Luar Negeri & Ambassador’s Talks)
➡️ Upaya Fraksi mendukung diplomasi RI melalui peran diplomasi parlemen, menjalin persahabatan dan kerjasama dengan para duta besar, parlemen negara sahabat, organisasi internasional, dan mitra strategis internasional lainnya.
3. Lomba Karya Tulis Kebangsaan
➡️ Menumbuhkan semangat nasionalisme generasi muda, memupuk rasa cinta tanah air, peduli terhadap kondisi bangsa dan negara melalui tulisan ide dan gagasan untuk kemajuan Indonesia
4. Lomba Baca Kitab Kuning
➡️ Menghidupkan kecintaan pelajar pada ilmu, ulama, pesantren serta khasanah pengetahuan Islam dari sumbernya yang original dan otentik.
5. Lomba Baca Teks Proklamasi Mirip Suara Bung Karno
➡️ Menghayati makana proklamasi dan menumbuhkan semangat patriotisme generasi bangsa untuk terus menjaga kemerdekaan dalam dimensi kekinian.
6. Lomba Pidato Biografi Tokoh Bangsa
➡️ Mengenalkan tokoh pahlawan bangsa dan perjuangannya kepada genarasi bangsa agar dapat meneladani mereka dan tidak ada mata rantai sejarah yang putus.
7. Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan
➡️ Bentuk komitmen kebangsaan Fraksi PKS dengan membahas isu-isu fundamental demokrasi dan kebangsaan dalam perspektif yang jernih dan mencerdaskan. Menghadirkan tokoh PKS, tokoh bangsa dan pakar yang terkemuka.
8. Parlementaria ( Diskusi Publik, PKS Legislative Corner, PKS Legislative Report, Ruang Aleg dan Internshipks)
➡️ Diskusi, dialog, dan kolaborasi Fraksi PKS dengan pejabat publik, pakar, ahli, tokoh CSO, dan aktivis yang kompeten serta generasi muda untuk membahas, mengkaji, dan terlibat pada isu-isu publik dari sudut pandang parlemen.