Balikpapan (21/10) — Sejumlah warga Kota Balikpapan menyatakan keberatan terhadap usulan perubahan salah satu nama jalan di DKI Jakarta.

Diketahui, nama tokoh pendiri negara atau founding father Turki, Mustafa Kemal Ataturk diusulkan menjadi salah satu nama jalan di Ibu Kota.

Usulan itu muncul setelah nama jalan di depan Kedutaan Besar RI (KBRI) di Ankara, Turki, diubah dan menggunakan nama proklamator sekaligus Presiden Pertama RI, Soekarno.

Baca juga: Sambut Pengembalian Fungsi Hagia Sophia Jadi Masjid, Aleg PKS: Itu Hak Pemerintah Turki!

Usulan nama Ataturk itu pun menjadi polemik. Pasalnya nama sosok yang diajukan tersebut dikenal sekuler dan dianggap sebagai tokoh yang kerap merugikan Islam.

Pernyataan ketidaksetujuan itu terungkap saat Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur melaksanakan reses di RT 09, Kelurahan Damai Bahagia, Balikpapan.

“Saya pribadi kontra, mungkin bisa disampaikan ke pemerintah. Saya kira masih banyak nama pahlawan kita yang bisa dijadikan nama jalan,” ujar seorang warga, Bambang, Selasa (19/10/2021).

Sementara itu, Aus Hidayat Nur menyoroti isu tersebut. Menurutnya, fraksi PKS di DPR RI juga menolak dengan tegas masalah yang menjadi perdebatan warganet.

Baca juga: Perkuat Hubungan RI-Turki, HNW: Tidak dengan Jadikan Kemal Pasya Ataturk Nama Jalan di Jakarta

Menurutnya, perubahan nama jalan menjadi kewenangan dari Pemda DKI Jakarta. Ia meminta agar perubahan usulan nama bisa disampaikan ke Gubernur Anies Baswedan terlebih dahulu.

“Sikap di DPR apalagi fraksi PKS tentu menolak, nama itu tidak pantas. Karena Presiden Soekarno saja tidak suka dengan beliau,” kata Aus Hidayat Nur.

Senator Senayan itu menilai keinginan mengubah nama jalan dengan mengguanakan nama Ataturk hanya memunculkan konflik terhadap umat islam.

Sebab, bertentangan dengan Pancasila dan merusak Kebhinekaan. Aus pun mengaku akan menyampaikan masukkan tersebut kepada sekretariat negara.

Baca juga: Masa Reses di Dapil, Aus Hidayat Nur bersama BPN Sosialisasikan Program PTSL

Ia bahkan meminta agar Presiden Joko Widodo bisa bertindak tegas dan tidak membiarkan hal ini menjadi wacana di masyarakat.

“Yang seperti ini Presiden bisa mengatakan tidak. Tidak bisa dibiarkan oleh Presiden Jokowi. Saya akan sampaikan, ada konstituen di Balikpapan keberatan terkait ini,” tandasnya.