Jakarta (09/07) — Anggota Komisi V fraksi PKS DPR RI Suryadi Jaya Purnama menanggapi banyaknya WNA yang masuk ke Indonesia, menjadi kebijakan yang kontraproduktif dengan pelaksanaan PPKM Darurat Jawa – Bali.
Hal tersebut disampaikan Suryadi dalam acara PKS Legislative Corner yang diselenggarakan oleh Fraksi PKS DPR RI dengan Tema ‘PPKM. WNI dicegat, WNA bisa lewat, WHAT?’ pada Jumat, (09/07/2021).
Baca juga: HNW Serukan Kolaborasi Semua Pihak Untuk Atasi Covid-19
“Pemerintah sering salah Langkah dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan Covid-19, saat gelombang pertama mulai pandemi ada subsidi beberapa penerbangan yang mengundang orang untuk berwisata, sekarang gelombang kedua yang dikhawatirkan yaitu varian baru dari India dan kecolongan disaat masyarakat dilarang untuk mudik, tetapi ratusan warga India bisa masuk,” ucap Suryadi.
Hari pertama diberlakukan PPKM ternyata 20 TKA China masuk ke Indonesia. Anggota Komisi V Suryadi menekankan ini sebagai catatan kita bahwa pemerintah sering salah langkah dalam mengambil kebijakan antisipasi pandemi ini.
“Mengenai 8 hari karantina bagi WNA ini tidak sesuai dengan anjuran WHO yang meminta karantina 14 Hari, ini yang disayangkan karena pertimbangan utama kita harusnya murni untuk kesehatan dengan apa yang menjadi rekomendasi para pakar atau Lembaga Kesehatan dunia seperti WHO” Tutur Suryadi.
Suryadi menambakan problem utama kita sesungguhnya ada di konsistensi dan koordinasi antar kementerian dan Lembaga, yang implikasinya menyangkut ke ekonomi, sosial dan Pendidikan, maka yang menjadi garda kedepan memimpin Langkah-langkah harus koordinator yang membidangi Kesehatan.
“Bukan hanya sekali pemerintah inkonsistensi dan diskriminatif terhadap warganya sendiri yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan public terhadap pemerintah, ini berpengaruh pada aspek-aspek lain nanti saat pemerintah membuat kebijakan bisa tidak dipercaya sehingga tidak efektif.” Ucap Anggota Komisi V
Baca juga: Masuknya WNA, Wakil Ketua FPKS: Kartu Vaksin Bukan Jaminan Aman Covid-19
Sikap PKS saat pandemi ini sangat jelas bahwa kita akan pro aktif terlibat secara langsung untuk ikut berpartisipasi mencegah mengendalikan dan mengantisipasi dampak covid-19 tentu dengan daya dukung yang dimiliki PKS mulai dari Fraksi yang mengawal kebijakan pemerintah kemudian struktur partai sering presiden mengintruksikan kepada pengurus, kader untuk terlibat termasuk pada program-program teknis seperti vaksinasi, protokol Kesehatan.
“Solusi untuk pemerintah harus mengevaluasi kebijakan yang terkait dengan covid jangan mengulangi hal yang sama, kemudian meningkatkan koordinasi kepercayaan public dengan memberikan contoh yang baik dalam pelaksanakan maupun kebijakan hukum, jangan pandang bulu yang mengakibatkan public tidak percaya.” Tutup Suryadi