Jakarta (24/06) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muh Haris, menegaskan bahwa pembangunan keluarga harus ditempatkan sebagai investasi strategis negara, bukan sekadar belanja sosial yang dapat dipangkas ketika terjadi efisiensi anggaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Muh Haris dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yang membahas evaluasi percepatan penurunan stunting, pembangunan keluarga, pemanfaatan data kependudukan, serta dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 3B.
“Pembangunan keluarga adalah investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Jangan sampai program-program strategis justru menjadi korban efisiensi anggaran karena dampaknya akan dirasakan bangsa ini selama puluhan tahun ke depan,” ujar Muh Haris.
Muh Haris mengapresiasi penurunan prevalensi stunting nasional dari 21,5 persen pada 2023 menjadi 19,8 persen pada 2024. Namun, menurutnya capaian tersebut belum cukup untuk mengejar target RPJMN sebesar 14,2 persen pada 2029.
Dengan selisih sekitar 5,6 poin persentase, Indonesia membutuhkan percepatan penurunan rata-rata sekitar 1,4 poin setiap tahun, sebuah tantangan yang memerlukan komitmen anggaran dan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat.
“Kecepatan penurunan stunting harus ditingkatkan. Jangan sampai target RPJMN hanya menjadi angka di atas kertas karena dukungan program di lapangan tidak memadai,” tegas legislator dari Dapil Jawa Tengah I tersebut.
Muh Haris menyoroti kondisi anggaran Kemendukbangga yang mengalami kontraksi cukup signifikan.
Berdasarkan data rapat, pagu anggaran tahun 2026 mengalami penurunan sekitar 25,7 persen, sementara Program Bangga Kencana bahkan mengalami pemotongan hingga 98,5 persen, dari Rp579,27 juta pada 2025 menjadi hanya Rp8,39 juta pada Final SEB 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menciptakan siklus negatif berupa kecilnya anggaran, program tidak berjalan optimal, dan target pembangunan keluarga semakin sulit dicapai.
“Kalau anggaran dipangkas secara ekstrem, bagaimana kita berharap kualitas keluarga meningkat? Jangan sampai negara memiliki target besar tetapi tidak menyediakan instrumen yang memadai untuk mencapainya,” katanya.
Muh Haris juga menyoroti ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) yang pada tahun 2025 hanya mampu memenuhi sekitar 33,17 persen dari kebutuhan nasional. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan angka kehamilan tidak diinginkan (KTD) serta unmet need pelayanan keluarga berencana yang pada akhirnya berdampak terhadap meningkatnya risiko stunting dan kemiskinan keluarga.
“Ini bukan sekadar persoalan distribusi alat kontrasepsi, tetapi menyangkut komitmen negara dalam memastikan setiap keluarga memperoleh akses pelayanan kesehatan reproduksi yang layak. Pemenuhan Alokon minimal 80 persen harus menjadi prioritas pemerintah,” ujar Muh Haris.
Persoalan lain yang menjadi perhatian Muh Haris adalah minimnya jangkauan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). Saat ini PIK-R diperkirakan baru tersedia di kurang dari 4 persen dari sekitar 50.000 SMP dan SMA di Indonesia, sehingga sekitar 96 persen remaja belum memperoleh edukasi kesehatan reproduksi secara terstruktur.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat banyak remaja mencari informasi dari media sosial yang belum tentu benar dan berpotensi menyesatkan.
“Krisis perilaku remaja yang kita hadapi hari ini bukan hanya persoalan individu, tetapi persoalan peradaban. Ketika keluarga melemah dan ruang edukasi semakin sempit, maka negara harus hadir memberikan pendampingan yang berbasis nilai, karakter, dan ilmu pengetahuan,” jelasnya.
Muh Haris mengingatkan bahwa Indonesia sedang berada dalam momentum bonus demografi yang hanya terjadi satu kali dalam sejarah bangsa. Apabila pembangunan keluarga, pembinaan karakter generasi muda, dan pencegahan stunting tidak menjadi prioritas, Indonesia justru berisiko kehilangan kesempatan emas menuju Indonesia Emas 2045.
Ia menilai investasi preventif di bidang pembangunan keluarga akan menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang jauh lebih besar dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah saat ini.
“Anggaran pembangunan keluarga jangan dipandang sebagai beban APBN, melainkan investasi fiskal. Jika kita gagal membangun keluarga hari ini, maka biaya yang harus ditanggung negara di masa depan akan jauh lebih besar, mulai dari meningkatnya beban kesehatan, kriminalitas, hingga disintegrasi sosial. Negara harus hadir dengan kebijakan yang berpihak pada keluarga Indonesia,” pungkas Muh Haris.