Jakarta (11/06) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan secara tegas menagih janji Menteri Pertanian (Mentan) mengenai persoalan kedelai lokal yang produksi dan mutunya masih rendah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pengrajin tahu dan tempe.
“Selama ini dipasok dari kedelai impor, yang terkadang fluktuasi harganya sangat merugikan UMKM kita bahkan mereka telah mengancam melakukan mogok sebagai protes terhadap tingginya harga kedelai,” ucap Johan.
Mentan pernah berjanji pada awal 2021 lalu akan menuntaskan persoalan kedelai ini dalam dua kali masa tanam namun hingga kini belum ada sesuatu yang menggembirakan bagi kedelai lokal kita.
Hal tersebut diungkapkan Johan pada saat mengikuti Rapat Kerja Bersama Menteri Pertanian dan jajarannya di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta (09/06/2021).
Politisi PKS ini bahkan meminta Mentan bisa membuat simulasi anggaran berdasarkan data yang ril.
“Agar kita tidak lagi bergantung dengan impor kedelai selama ini, berapa kebutuhan anggaran agar kita bisa produksi kedelai sesuai kebutuhan nasional supaya kita tidak merancang untuk impor terus,” ucap Johan.
Jika pemerintah membuat target produksi kedelai berkisar 300.000 ton per tahun, sementara di sisi lain kebutuhan kedelai nasional mencapai sekitar 3 juta ton.
“Ini artinya kita terus membuat rencana untuk melakukan impor dan tidak punya spirit melakukan swasembada kedelai,” pungkas Johan.
Legislator dari dapil NTB 1 Pulau Sumbawa ini menyampaikan bahwa dirinya selaku wakil masyarakat Sumbawa telah melakukan tanam perdana Demfarm di Sumbawa, dari sana ia melihat hasil pengembangan beberapa jenis varietas kedelai oleh Balitbangtan BPTP NTB yang produksinya bisa mencapai 3,5 ton per hektar.
“Maka ini adalah potensi menuju swasembada kedelai jika pemerintah serius ingin menjadikan kedelai sebagai komoditi pangan strategis di tanah air,” ujar Johan.
Wakil rakyat yang berasal dari Pulau Sumbawa ini juga mengusulkan agar Balitbang segera melakukan riset peningkatan produksi dan pengembangan kedelai lokal yang memiliki standar mutu untuk industri tahu tempe.
“Saya minta pemerintah segera melakukan Pengembangan varietas Unggul tanaman kedelai yang cocok dengan kondisi lahan dan iklim di Indonesia serta melakukan Perakitan teknologi budidaya, panen dan pascapanen dari tanaman kedelai yang menguntungkan petani dan pengrajin tahu tempe”, papar Johan.
Johan menyesalkan rendahnya serapan anggaran Kementan pada semester 1 dari tahun 2021 ini padahal petani dan peternak sangat membutuhkan support anggaran APBN demi kelancaran usaha taninya. Apa yang menjadi kesulitan Kementan di lapangan untuk realisasi anggaran padahal realitasnya semua petani saat ini butuh benih dan bibit berkualitas, butuh sarana prasarana mekanisasi Pertanian, perlu pupuk dan sebagainya, tandas Johan. Saya berharap Mentan berkomitmen menunaikan janjinya untuk selalu melindungi petani dan menghentikan impor demi kedaulatan pangan nasional, tutup Johan.