Kabupaten Kendal (24/04) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf bersilaturahim dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Boja Kabupaten Kendal dalam agenda reses di Kabupaten Kendal.
Silaturahim ini merupakan bagian dari agenda serap aspirasi, khususnya, di kalangan warga Muhammadiyah.
Sebelumnya, Bukhori bersama sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kendal dari Fraksi PKS, berkesempatan mengunjungi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Boja Kabupaten Kendal untuk menyerahkan bantuan wakaf kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan Juz Amma bagi pesantren Darul Arqom Kendal.
Dalam kunjungannya, Bukhori dan rombongan diterima langsung oleh segenap pimpinan maupun warga Muhammadiyah bertempat di Masjid Attaqwa.
Dalam kesempatan itu, Bukhori menyampaikan laporan kinerjanya selama di parlemen. Ia menerangkan, Fraksi PKS konsisten dalam mendorong keberpihakan negara terhadap pendidikan agama melalui pelbagai upaya advokasi terhadap Kementerian Agama.
“Kami, secara konsisten sejak awal, meminta pemerintah untuk proaktif dan adil dalam menyelenggarakan pendidikan agama. Alhamdulillah, kami berhasil mendorong Kemenag untuk sigap membantu sejumlah pesantren dan madrasah melalui bantuan operasional pendidikan (BOP). Sejak 2020, total ada 250 lembaga yang telah menerima manfaat dari bantuan ini,” paparnya.
Anggota Baleg ini menjelaskan, pemerintah telah menganggarkan 20% dana dari APBN untuk pendidikan. Mekanismenya, pemerintah pusat mendelegasikan sebagian dari wewenang penggunaan dana tersebut ke pemerintah daerah.
“Misalkan, APBN kita saat ini berjumlah 3.500 triliun, maka dana untuk pendidikannya adalah 700 triliun. Dan untuk pembagiannya, pusat mengambil 100 triliun untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan sementara 600 triliun sisanya ditransfer ke daerah untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan,” jelasnya.
Dengan demikian, sambungnya, pemerintah daerah sebenarnya bisa mengalokasikan dana untuk membantu pendidikan di madrasah swasta dengan menggunakan alokasi APBN yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat. Kendati begitu, masih saja kita temukan oknum pemerintah daerah yang sulit ketika diminta bantuannya oleh masyarakat.
Sebab itu, Bukhori mendorong warga Muhammadiyah untuk bisa terlibat aktif dalam politik praktis sebagai wujud dari amal sosial. Menurutnya, berada di dalam sistem penyelenggaraan negara, akan membuka ruang amal yang efektif bagi upaya advokasi terhadap isu pendidikan melalui kewenangan yang dimiliki.
“Sebab itu, saya mendorong warga Muhammadiyah untuk bisa memiliki perwakilan di DPRD supaya bisa mendorong terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang adil dan merata. Sebab, anggota DPRD punya kekuatan untuk memasukan isu itu dalam penyusunan RPJMD bersama pemerintah daerah,” imbuhnya.