Jakarta (22/01) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf meminta Kemendikbud untuk memberi keleluasaan dan kebebasan bagi UIN untuk membuka sejumlah prodi ilmu sosial dan sains yang berbasis terapan.
Pasalnya, menurut Bukhori, sejauh ini Kemendikbud masih melakukan moratorium terhadap pembukaan sejumlah program studi baru.
“Ilmu terapan saat ini lebih dibutuhkan dalam rangka menjawab tantangan pembangunan nasional. Sehingga, UIN memiliki peran penting dalam menghadirkan jawaban atas tantangan tersebut dengan mendorong model pendidikan dan pembelajaran yang memadukan antara sains dan ilmu agama,” ungkap Bukhori dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI dalam rangka pengawasan peningkatan mutu Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanudin Banten atau UIN Banten di Serang, Banten, Kamis (21/01/2021).
Baca juga : Mustafa Kamal: Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 Kemendikbud Tak Penuhi Harapan Pegiat Pendidikan
Akan tetapi, demikian Bukhori melanjutkan, kebijakan Kemedikbud yang masih melakukan moratorium terhadap pembukaan sejumlah program studi ilmu terapan justru menjadi penghalang dan melanggar undang-undang.
Dalam kesempatan itu, Bukhori juga memberikan sejumlah masukan maupun catatan penting dalam upaya mendorong peningkatan kualitas pendidikan maupun peran kelembagaan UIN Banten di kawasan.
“Pertama, UIN Banten berkedudukan di wilayah strategis karena industri properti yang menjamur di wilayah ini. Banyak kawasan properti/perumahan yang terbentang dari Tangerang hingga Ujung Kulon. Dengan demikian, semestinya potensi kawasan tersebut bisa dimanfaatkan dengan optimal oleh kampus, salah satunya, dengan cara membuka prodi manajemen properti sehingga para alumni bisa lekas terserap dan berkiprah dalam membangun kawasan Banten yang maju namun tetap menjunjung tinggi kearifan lokal,” jelasnya.
Baca juga : Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 versi Kemendikbud, Fikri Faqih: Banjir Kritik
Tidak hanya itu, Anggota Baleg ini turut menyorot provinsi Banten sebagai salah satu wilayah dengan jumlah kuota jemaah haji terbesar di Indonesia, yakni 9.493 kuota haji, berdasarkan rilis dari Kementerian Agama pada tahun 2019. Jumlah kuota tersebut menempatkan provinsi Banten di urutan keempat kuota haji terbanyak dari seluruh provinsi di Indonesia.
“Dari potensi haji tersebut, kampus bisa menangkap peluang dengan membuka prodi Manajemen Haji dan Umrah sebagaimana terdapat di UIN Walisongo Semarang. Saya pikir sangat potensial bagi kampus ini untuk me-maintain peluang tersebut sehingga tercipta sinergi dan link and match antara kampus dan industri dunia kerja,” sambungnya.
Baca juga : Mas Nadiem, Tolong Perhatikan Issue Strategis Pendidikan Nasional !
Lebih lanjut, politisi PKS ini menyoroti Banten sebagai mercusuar pendidikan Islam di kawasan barat Jawa. Karena itu, demikian Bukhori melanjutkan, sudah sepatutnya provinsi Banten memperoleh bantuan dari manapun, termasuk SBSN, untuk mendirikan sekolah Islam atau universitas Islam dengan kualitas global.
“Sebagaimana halnya dengan kawasan timur Jawa, yakni Jawa Timur, yang telah berdiri begitu banyak ponpes, maka di kawasan barat Jawa kita memiliki Banten. Sebab itu, saya mendukung provinsi ini untuk memperoleh Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), yakni program yang kita create antara Komisi 8 DPR dengan Kemenag, dalam rangka memajukan pendidikan Islam di kawasan ini,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) pengelolaannya berada di bawah Kementerian Agama. Secara teknis akademik, pembinaan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dilakukan oleh Kemendikbud sedangkan secara fungsional dilakukan oleh Kemenag.