Jakarta (13/01) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, merespon pernyataan Presiden Jokowi yang menyinggung besarnya nilai subsidi pupuk setiap tahun namun belum berdampak signifikan terhadap peningkatan produksi Pertanian dan belum ada return ekonomi yang diberikan kepada negara.

Atas hal tersebut, Johan menilai seharusnya Presiden tidak hanya mempertanyakan hasil dari subsidi pupuk selama ini namun juga sebagai kepala pemerintahan.

“Seharusnya Presiden mampu memberikan arahan Langkah strategis berupa peta jalan untuk memperbaiki subsidi pupuk agar persoalan pupuk bersubsidi yang terus terulang setiap tahun dapat diselesaikan dan manfaatnya ‘benar-benar’ dirasakan petani untuk meningkatkan produksi Pertanian kita”, ujar Johan.

Baca juga : Tahun 2021, Johan Dorong Kementan Fokus Tingkatkan Produksi Pangan

Politisi dari Fraksi PKS ini berharap seharusnya Presiden ‘tidak mengeluh’ terhadap besarnya alokasi anggaran untuk kepentingan Pertanian, karena berbagai negara Pertanian besar di dunia ini seperti AS, China, dan Brazil juga berani mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk kemajuan Pertanian. Jika hasil dari subsidi pupuk selama ini belum memuaskan maka harus ada evaluasi total terhadap efektivitas subsidi pupuk terutama dapat dinilai dengan Prinsip 6T (tepat waktu, harga, jumlah, sasaran, jenis dan mutu).

“Saya menilai, terutama untuk tepat waktu dan harga masih harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah karena dimana-mana kita temukan petani selalu mengeluh terjadinya kelangkaan pupuk pada setiap musim tanam, apalagi pada awal tahun 2021 ini HET Pupuk Bersubsidi mengalami kenaikan yang pasti berdampak merugikan petani”, tegas Johan.

Baca juga : Presiden Pertanyakan Pupuk Subsidi 33 T per Tahun, Aleg PKS: Mestinya Jokowi Bisa Jawab

Johan menilai kebijakan subsidi pupuk masih sangat rasional untuk diterapkan di Indonesia, karena faktor tingginya biaya produksi Pertanian terutama sewa lahan dan tenaga kerja yang dapat menghabiskan 70% dari total pengeluaran petani.

“Bahkan kalau kita merujuk kepada berbagai studi dan riset pertanian menunjukkan bahwa petani di Indonesia mengeluarkan biaya paling tinggi, lebih dari dua kali dibanding petani di Vietnam. Jadi, subsidi pupuk tetap dibutuhkan petani kita,” tegas Johan.

Legislator dari dapil NTB 1 ini mengusulkan pemerintah menyiapkan Langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi.

“Terutama terkait dengan validitas data kebutuhan pupuk bersubsidi dan membuat pemetaan berbagai daerah yang memiliki kecenderungan penggunaan pupuk yang melebihi dosis karena berdasarkan data BPS, sebanyak 51,91% petani belum memupuk sesuai dosis anjuran sehingga kenaikan produktivitas sangat lambat”, urai Johan.

Baca juga : Slamet Soroti Kenaikan Harga Pupuk Bersubsidi

Langkah selanjutnya menurut Johan, pemerintah mesti mengoptimalkan peran penyuluh Pertanian terkait rekomendasi pemupukan dan varietas yang tepat yang dapat diakses oleh petani.

“Peran penyuluh harus lebih massif untuk mengedukasi penggunaan pupuk tepat dosis,” papar Johan.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa NTB ini meminta pemerintah segera mengatasi kelangkaan pupuk karena saat ini pupuk subsidi sulit didapat dimana-mana, yang hal ini akan berpengaruh terhadap produksi tahun 2021.

“Saya berharap Pemerintah bertindak cepat dan tepat karena jika tidak ada solusi hampir dipastikan produksi akan menurun dan kita akan mengalami defisit pangan, kita tidak ingin hal tersebut terjadi pada masa pandemic ini, maka semua rakyat berharap kepada Presiden untuk memimpin Indonesia yang maju pertaniannya dan petani bisa lebih sejahtera”, tutup Johan.