Jakarta (24/04) — Mendagri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP menginstruksikan jajarannya untuk mengoptimalkan program renovasi 15.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah perbatasan yang digagas Kementerian PKP. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan sehingga memperkuat nasionalisme dan menjadikan kawasan tersebut sebagai zona penyangga pertahanan negara. Tito Karnavian (14/04/2026) meminta BNPP berkoordinasi dengan BPS menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran bantuan tepat sasaran bagi keluarga prasejahtera. Pemetaan wilayah yang layak menjadi lokasi pelaksanaan program harus dilakukan secara detail untuk memastikan efektivitas pembangunan di lapangan. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kualitas hunian, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi stabilitas kedaulatan negara melalui penguatan ekonomi masyarakat di garis depan.

Menyikapi langkah sinergitas Kemendagri, BNPP, dan Kementerian PKP tersebut, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan mengapresiasi atas sinergi Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam mengoptimalkan program renovasi 15.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah perbatasan yang digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Program ini memiliki nilai strategis tidak hanya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga dalam memperkuat rasa nasionalisme serta menjadikan kawasan perbatasan sebagai zona penyangga pertahanan negara.

“Program renovasi RTLH di wilayah perbatasan adalah langkah nyata yang sangat penting. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ini juga memperkuat posisi kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara,” ungkap Kang Aher saat diwawancara.

Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini menilai langkah Kementerian Dalam Negeri yang meminta BNPP berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan kebijakan yang tepat untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran kepada keluarga prasejahtera.

“Pemanfaatan DTSEN menjadi kunci agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Akurasi data harus menjadi prioritas utama dalam setiap program bantuan pemerintah,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.

Terakhir, Anggota F-PKS DPR RI periode 2024–2029 daerah pemilihan Jawa Barat 2 ini menekankan pentingnya pemetaan wilayah secara detail dalam menentukan lokasi pelaksanaan program. Di mana melalui perencanaan yang matang akan memastikan efektivitas pembangunan serta keberlanjutan manfaat yang dihasilkan. Kita berharap program ini tidak hanya berdampak pada perbaikan kualitas tempat tinggal, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi lokal masyarakat perbatasan dan memperkuat stabilitas kedaulatan negara.

“Ketika masyarakat perbatasan sejahtera, maka secara otomatis ketahanan wilayah dan kedaulatan negara juga akan semakin kuat. Ini adalah investasi strategis bagi masa depan Indonesia,” demikian tutup Kang Aher.