Sukabumi (05/01) — Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Slamet angkat bicara terkait kenaikan harga eceran tertinggi (HET) untuk pupuk bersubsidi bagi petani.

Menurut Slamet, kenaikan tersebut kurang pas dilakukan Pemerintah, mengingat saat ini masih terjadi pandemi Covid-19 yang hampir melumpuhkan semua sektor usaha dan perekonomian. Terlebih, kenaikan tersebut dipicu berbagai persoalan, salah satunya keberadaan pupuk itu sendiri.

“Apalagi pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 49 Tahun 2020 tertanggal 30 Desember 2020 telah menetapkan harga baru HET beberapa jenis pupuk bersubsidi,” ujar Slamet kepada awak media, Selasa (05/01).

Terkait pupuk, kata dia, problem utama hari ini bukan di masalah harga, tapi di masalah ketersediaan. Dimana ada kelangkaan pupuk disaat petani membutuhkan.

Slamet menilai, kenaikan itu menunjukkan pemerintah tidak peduli dan mengerti nasib petani karena kontribusi petani tidak dihargai.

Untuk itu, Slamet meminta pemerintah agar membenahi secara serius terkait tata kelola penyaluran pupuk tersebut, sehingga persoalana ini tidak berlarut-larut dan menjadi permasalahan yang tak kunjung usai.

“Saya sudah sering ketemu petani, dan menyampaikan masalah kelangkaan ini. Pemerintah perlu secara serius untuk mencari penyebab kelangkaan ini, apakah tata kelola penyaluran yg kurang tepat, atau memang ada permainan-permainan oknum dalam penyaluran,” tegas Slamet.

Slamet menambahkan, komisi IV DPR RI khususnya Fraksi PKS akan melakukan pengawasan terkait permasalahn ini dan mendorong pemerintah untuk turut bersama-sama meningkatkan kesejahteraan petani, terutama dari ketersediaan pupuk.

Sementara itu untuk diketahui, dalam Permentan No. 49/2020 disebutkan HET urea yang semula Rp1.800/ kilogram dinaikkan Rp450 menjadi Rp2.250. Pupuk SP-36 yang semula Rp2.000 naik Rp400 menjadi Rp2.400/kg.